EmitenNews.com -PT Kian Santang Muliatama Tbk (RGAS) memiliki komitmen untuk dapat membantu pemerintah dalam melakukan percepatan pembangunan jaringan gas di Indonesia. Pasalnya, target pemerintah untuk jaringan gas di 2024 mendatang akan sulit tercapai dikarenakan realisasi pembangunan saat ini yang masih minim.


Adapun jaringan gas yang baru terbangun sekitar 835 ribu, dengan rincian 594 ribu oleh pemerintah dan 241 ribu dari PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.


Direktur Utama PT Kian Santang Muliatama Tbk Edy Nurhamid Amin menjelaskan bahwa saat ini perseroan telah terlibat secara langsung dalam penciptaan nilai (value creation) untuk mendukung program dari pemerintah. Dimana, dalam membangun jaringan gas tersebut perusahaan mengedepankan penggunaan produk - produk dalam negeri, dengan mengedepankan prinsip - prinsip keamanan dan keselamatan masyarakat.


"RGAS telah membuktikannya dengan ikut menambah jumlah sambungan gas rumah tangga bagi masyarakat, dan juga mengedepankan penggunaan produk2 dalam negeri sejauh dimungkinkan untuk digunakan dengan mengedepankan prinsip - prinsip keamanan dan keselamatan masyarakat sebagai pengguna", ujarnya melalui keterangan tertulis di Jakarta. (18/10).


Lebih lanjut Edy Nurhamid Amin menyampaikan bahwa, dengan keterlibatan perusahaan dalam proyek jargas, RGAS berkomitmen untuk terus berpartisipasi dan mendukung upaya pemerintah untuk terus mengurangi subsidi energi dan memperkuat kemandirian dalam rangka penyediaan energi bersih yang terjangkau bagi masyarakat.


"Tentunya untuk membantu percepatan pembangunan jaringan gas tersebut, perseroan tidak bisa berjalan dengan sendiri. Melainkan butuh sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pihak, karena target yang dicanangkan pemerintah tidak sedikit", tambahnya.


Sementara itu, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan mengubah peraturan sehingga memungkinkan pihak swasta untuk dapat mengembangkan proyek jaringan gas dengan skema KPBU. Penanggung jawabnya ada di Kementerian ESDM.


"Rapat internal tadi presiden menanyakan progres daripada jaringan gas, dan beban fiskal terhadap LPG. Tadi disampaikan beban fiskal terus meningkat karena konsumsi LPG dari tahun ke tahun terus meningkat teruma yang subsidi," pungkasnya.


Pada 2022 pemerintah memberi subsidi untuk 7,8 juta ton LPG. Di sisi lain, penggunaan gas non LPG terus mengalami penurunan. Untuk 2023 Airlangga menyebut subsidi gas bisa mencapai Rp 117 triliun.


"Dan tahun 2022 kemarin mencapai 7,8 juta ton, ini yang subsidi. Dan yang non subsidi itu turun terus, jadi yang tahun kemarin sekitar 580 ribu. Subsidi ini diperkirakan tahun ini subsidinya bisa mencapai Rp 117 triliun," tutupnya.