"Pemikirannya relevan sampai saat ini, yaitu tentang pentingnya kedaulatan ekonomi. Ini yang selalu disuarakan jangan tergantung kepada IMF dan utang agar tak disubordinasi secara politik oleh kekuatan asing dan barat," kata Didik Rachbini.

Dengan pandangan seperti itu, Kwik menyebutkan, harus ada kewaspadaan terhadap jebakan utang luar negeri. “Kritiknya terhadap oligarki ekonomi-politik dan sempat heboh dengan mengkritik konglomerat hitam, yang tergantung kepada lisensi negara tetapi merugikan rakyat." 

Sejarah mencatat, Kwik Kian Gie sebagai sosok yang tak kenal takut untuk mengkritik kebijakan nasional. Lewat bukunya Kebijakan Ekonomi Politik dan Hilangnya Nalar, Kwik mengungkapkan pemikiran kritisnya bahwa negara harus dikelola dengan akal sehat, keberanian berpikir mandiri, dan keberpihakan pada rakyat. Bukan dengan tunduk pada tekanan luar negeri atau demi kalkulasi politik jangka pendek.

Seperti ditulis CNBC Indonesia, lewat bukunya tersebut Kwik membongkar bagaimana keputusan-keputusan ekonomi penting justru diambil tanpa pijakan logika ekonomi yang sehat, dan malah mengorbankan kedaulatan serta kesejahteraan rakyat.

Kwik menyentil keras pemerintah Indonesia yang menurutnya terlalu tunduk pada lembaga asing seperti IMF dan ADB. Padahal, dalam penilaiannya, bantuan luar negeri bukanlah "bantuan" dalam arti sesungguhnya, melainkan jebakan utang yang membuat Indonesia kehilangan kendali atas ekonominya sendiri.

Kemudian, Kwik menyoroti kebijakan harga BBM dan subsidi energi yang menurutnya kerap salah kaprah serta mengupas sisi gelap dari penyelenggaraan negara yang terlalu politis. 

Kabinet yang lebih diisi oleh kader partai daripada profesional dianggap sebagai salah satu sebab utama kebijakan ekonomi yang tidak rasional. Kwik mendorong agar teknokrasi dikembalikan ke jalur yang benar dan kebijakan didasarkan pada data, bukan kompromi politik. ***