EmitenNews.com - Usaha menengah, kecil dan mikro (UMKM) memiliki peranan yang sangat penting. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa UMKM telah banyak berkontribusi terhadap Produk Domestin Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia yang turut mempengaruhi basis perpajakan di tanah air.


Namun begitu, UMKM yang begitu besar jumlah dan dampaknya terhadap perekonomian, hingga saat ini dikatakan Menkeu belum mampu menembus pasar ekspor. Kontribusi UMKM terhadap total ekspor Indonesia baru sebesar 15,8 persen, dimana salah satu faktor yang menjadi kendala adalah akses pembiayaan yang belum optimal.


Menkeu menyebut, sebanyak 29,2 juta orang belum mampu mengakses pembiayaan. Sebaliknya, sebanyak 121,7 orang telah berhasil menerima pembiayaan baik melalui KUR, BPR, Lembaga Keuangan Khusus, BLU Pengelolaan Dana, serta P2P lending dari berbagai institusi lain.


“29,2 juta orang tidak mampu mengakses pembiayaan. Ini lebih karena akses itu adalah constrain atau masalah affordability. Ini dua hal yang saya harapkan BRI (dapat) melakukan penetrasi hingga ke akar rumput melalui BRILlink agent,” ungkap Menteri Keuangan dalam BRI Microfinance Outlook 2024, Kamis (7/3).


Namun, untuk meningkatkan kinerja, produktivitas dan dahya saing UMKM dibutuhkan sinergi dari berbagai pihak. Untuk itu, Menteri Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung UMKM dengan menggunakan berbagai tools yang dimiliki, baik yang berasal dari instrumen perpajakan maupun instrumen belanja negara yang berasal dari APBN dengan berbelanja produk dalam negeri, terutama produk UMKM.


“Program UMKM itu dilakukan oleh hampir semua Kementerian/Lembaga di Indonesia, pemerintah daerah, juga institusi termasuk BUMDes dan BUMN seperti bank BRI,” ujarnya.


Terakhir, Menkeu juga menghimbau kepada Kementerian/Lembaga terkait untuk dapat terus bersinergi dan berkolaborasi dalam mempermudah akses pembiayaan bagi UMKM, agar UMKM dapat tumbuh lebih kuat, semakin berkembang dan naik kelas sehingga dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.


“Kita perlu untuk terus memperbaiki dan menajamkan berbagai policy dan juga instrumen serta intervensi yang kita miliki. Kalau kita terus bersinergi bekerja sama, saya yakin bahwa kita akan mampu terus menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup tinggi, namun makin inklusif, di mana kita akan terus memperbaiki dari sisi kesejahteraan dan pemerataan, terutama UMKM secara lebih cepat dan lebih kuat,” tutupnya. (*)