KPK Ingatkan Sahbirin Noor Kooperatif Penuhi Panggilan Penyidik
:
0
Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi. Dok. RRI.
EmitenNews.com - Meski hakim praperadilan sudah membatalkan penetapannya sebagai tersangka kasus suap, urusan Sahbirin Noor belum selesai. KPK, mengingatkan mantan Gubernur Kalimantan Selatan itu, agar bersikap kooperatif dengan memenuhi panggilan penyidik komisi antirasuah sebagai saksi penyidikan kasus suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
"KPK meminta saudara SN untuk kooperatif dan dapat hadir pada panggilan yang akan dijadwalkan selanjutnya," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, kepada pers, di Jakarta, Senin (18 /11/2024).
Sahbirin Noor dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan pada hari ini di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Namun, pria yang karib disapa Paman Birin itu, tidak hadir tanpa memberikan alasan mengenai ketidakhadirannya.
"Yang bersangkutan tidak hadir sesuai surat panggilan sebagai saksi yang telah dilayangkan penyidik dan tidak memberikan alasan ketidakhadirannya," ujarnya.
Seperti diketahui penyidik KPK, Selasa (8/10/2024) mengumumkan penetapan status tersangka Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dalam kasus dugaan suap lelang proyek di Kalimantan Selatan.
Sejak penetapan tersangka itu, KPK kehilangan jejak Sahbirin Noor. Tetapi, lewat pengacaranya, ia mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
Sehari sebelum Hakim tunggal PN Jakarta Selatan Afrizal Hady membacakan putusannya, Sahbirin Noor muncul. Ia memimpin upacara ASN, di halaman kantor Gubernur Kalsel. Ia sempat menyatakan, selama ini ada di banua, tidak ke mana-mana.
Esoknya, Hakim tunggal PN Jakarta Selatan Afrizal Hady mengabulkan sebagian gugatan praperadilan Sahbirin Noor dalam sidang putusan terkait dengan kasus dugaan suap lelang proyek.
Hakim menyatakan tidak sah dan tidak punya kekuatan hukum mengikat penetapan tersangka terhadap pemohon. Hakim juga menilai KPK sewenang-wenang dalam penetapan tersangka itu. ***
Related News
Jemaah Haji RI 2026 Habiskan Rp1,96T Buat Oleh-oleh, Doyan Belanja
Kasus Timah, MA Tolak PK Petinggi Smelter Ini, Vonis Tetap 18 Tahun
Pembangunan MRT Masih Wacana, Gubernur Bali Pilih Transportasi Ini
Edukasi Keuangan Syariah, BSN Terima Duta Siswa 24 Provinsi Indonesia
Dony Oskaria Ingatkan PT Pos: Jangan Sampai Ada Rekayasa Keuangan
KPK Ungkap Pejabat Kemenhut Terima Uang dari Bupati Kuansing, Menhut?





