EmitenNews.com - Ada jalan bagi pemerintah untuk memaksimalkan pemasukan dari sektor pajak. Hasil studi Center of Economics and Law Studies (Celios) memperkirakan, total penerimaan negara apabila pemerintah menerapkan beragam pajak progresif dapat mencapai Rp524 triliun per tahun.

Dana sebesar itu, bersumber dari 10 instrumen pajak dan dua instrumen kebijakan yang diusulkan Celios. Mulai dari pajak kekayaan, pajak karbon, hingga rekomendasi kebijakan untuk penurunan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen ke delapan persen.

“Ada banyak sekali komponen pajak alternatif, yang kami elaborasi, hitung satu persatu, sebagian menggunakan data baseline dari standar internasional, kemudian estimasi dan jumlahkan pajak alternatif ini,” kata Direktur Kebijakan Fiskal Celios, Media Wahyudi Askar dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Rinciannya, potensi penerimaan negara dari pajak kekayaan Rp81,6 triliun, pajak karbon Rp76,4 triliun, pajak produksi batu bara Rp66,5 triliun, pajak windfall profit sektor ekstraktif Rp50 triliun, dan pajak penghilangan keanekaragaman hayati Rp48,6 triliun.

Kemudian, pajak digital Rp29,5 triliun, peningkatan tarif pajak warisan Rp20 triliun, pajak capital gain Rp7 triliun, pajak kepemilikan rumah ketiga Rp4,7 triliun, serta pajak cukai minuman berpemanis dalam kemasan Rp3,9 triliun.

Dua instrumen kebijakan yang diusulkan yakni pengakhiran insentif pajak yang prokonglomerat diproyeksikan dapat mengumpulkan penerimaan sebesar Rp137,4 triliun serta potensi penurunan tarif PPN dari 11 persen ke 8 persen sebesar Rp1 triliun.

Mengenai perhitungan pajak kekayaan, Celios menggunakan asumsi tarif dua persen dari total 16 kekayaan pada 50 orang terkaya di Indonesia.

Dalam catatan Celios, barisan 50 orang terkaya tersebut memiliki kekayaan terendah sebesar Rp15 triliun dan rerata kekayaannya mencapai Rp159 triliun.

Estimasi dua persen pajak kekayaan dari aset orang superkaya di Indonesia selama 1 tahun, dengan hanya memajaki 50 orang, itu sudah mencapai jumlahnya sekitar Rp81 triliun (potensi penerimaan). 

“Data terakhir, kalau tidak salah ada hampir 2.000 orang superkaya di Indonesia, potensi ini jauh lebih besar dari yang kami estimasi saat ini,” jelas Media.

Untuk pajak karbon, Celios menggunakan asumsi besaran emisi akibat penggunaan lahan. Merujuk temuan Global Carbon Budget Report tahun 2023, rata-rata tahunan emisi karbon akibat penggunaan lahan sepanjang 2013-2022 di Indonesia telah mencapai 930 juta ton.

Perhitungan mengasumsikan nilai tukar per 5 Mei 2025 pada posisi Rp16.421 per USD. Dengan asumsi tarif sebesar USD5 per tCO2e, hasilnya estimasi pajak karbon sebesar Rp76,36 triliun.

Pengakhiran insentif pajak prokonglomerat, Celios merujuk pada upaya reformasi kebijakan perpajakan yang selama ini memberi pengecualian, penangguhan, pengurangan, bahkan pembebasan pajak kepada korporasi besar tanpa justifikasi manfaat ekonomi yang jelas bagi masyarakat.

Dari studinya, Celios mengusulkan agar pemerintah Indonesia meninjau ulang seluruh skema insentif pajak, serta mendorong realokasi belanja perpajakan yang selama ini lebih menguntungkan konglomerat dengan potensi penerimaan sebesar Rp137,4 triliun.

Sementara itu, terkait dengan PPN, Celios memproyeksikan penurunan tarif PPN hingga delapan persen dapat meningkatkan konsumsi masyarakat sebesar 0,74 persen dan mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp133,65 triliun.

Dampak pengganda ini yang pada akhirnya turut meningkatkan kontribusi terhadap penerimaan pajak bersih hingga mencapai Rp1 triliun per tahun.

Celios meyakini bahwa Kementerian Keuangan telah mengidentifikasi beragam pajak progresif tersebut dengan beberapa di antaranya bahkan menjadi pembahasan, seperti pajak cukai minuman berpemanis dalam kemasan.