Handy menambahkan, kebijakan fiskal yang prudent yang akan mengembalikan deficsit anggaran maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2023, juga akan positif buat pasar obligasi karena hal itu bisa menurunkan suplai SBN ke depannya.

 

"Sebagai ilustrasi tahun 2020, waktu deficit fiskal hingga di atas 6 persen of GDP, pemerintah harus menerbitkan obligasi mencapai lebih dari Rp1.500 triliun untuk membiayai defisit anggrannya. Namun tahun ini, dengan asumsi defisit anggaran hanya 4,1 persen GDP, maka penerbitan obligasinya turun menjadi Rp1.100 triliun," ujar Handy.

 

Tahun ini, Bank Indonesia juga masih akan melakukan burden sharing dengan membeli obligasi pemerintah di pasar perdana dengan target Rp214 triliun melalui mekanisme private placement, sehingga target lelang obligasi juga turut berkurang.

 

"Faktor lain yang bisa menurunkan target penerbitan utang tahun ini adalah potensi optimalisasi penggunaan Saldo Anggaran Lebih atau SAL, yakni akumulasi dari exces financing dari tahun-tahun sebelumnya, yang nilainya mencapai Rp333 triliun di awal tahun 2022," kata Handy.