Menyoal Asumsi Dasar Negara Kesejahteraan ala Prabowonomics
:
0
Menyoal Asumsi Dasar Negara Kesejahteraan ala Prabowonomics. Dok. Financial Times
EmitenNews.com - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan ketahanan pangan, swasembada energi, dan penguatan pertahanan militer sebagai poros utama kebijakan pembangunan nasional. Melalui doktrin Asta Cita, sektor-sektor strategis defensif ini dirancang menjadi batu loncatan utama untuk mentransisikan Indonesia menuju konsep negara kesejahteraan (welfare state).
Asumsi dasarnya cukup sederhana bahwa kedaulatan fisik dan stabilitas sektoral secara otomatis akan memicu lompatan kemajuan ekonomi makro. Namun, jika ditelaah menggunakan kacamata kebijakan publik yang objektif dan kritis, fondasi asumsi tersebut justru berdiri di atas premis yang kurang tepat.
Sejarah panjang ekonomi politik global telah berulang kali menunjukkan bahwa ketahanan pangan, energi, dan militer yang kokoh bukanlah mesin pertumbuhan (growth engines) primer yang dapat menghela sebuah bangsa keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap).
Elemen-elemen pertahanan tersebut sebenarnya merupakan produk akhir (outcomes) dari sebuah perekonomian yang produktif, bukan hulu dari kemakmuran itu sendiri. Pilar sejati yang menggerakkan kemajuan suatu bangsa adalah kesejahteraan yang lahir langsung dari ketersediaan lapangan kerja yang luas dan kualitas pekerjaan yang tinggi.
Ketika sebagian besar angkatan kerja terserap ke dalam sektor formal yang produktif, kesejahteraan rumah tangga akan terbentuk secara organik tanpa terus-menerus bergantung pada program karitatif pemerintah.
Lebih jauh lagi, perluasan lapangan kerja formal secara otomatis akan memperlebar basis wajib pajak (tax base) baik secara vertikal maupun horizontal. Dengan basis pajak yang kuat dan luas, negara akan memperoleh kapasitas fiskal yang sangat kokoh. Kekuatan anggaran inilah yang pada gilirannya mampu mendanai riset pertanian, mempercepat transisi energi, dan memperkuat postur militer tanpa merusak stabilitas makroekonomi.
Mengabaikan kualitas pasar kerja dan hanya berfokus pada pengamanan sektor fisik-defensif berisiko menjebak Indonesia dalam lingkaran setan pelemahan daya beli, penyusutan basis pajak, dan pembengkakan belanja jaminan sosial yang tidak produktif.
Oleh karena itu, dekonstruksi paradigma pembangunan nasional harus dilakukan secara radikal. Bukan pertahanan fisik yang melahirkan kesejahteraan, tapi produktivitas ketenagakerjaan yang melahirkan kemakmuran dan ketahanan nasional.
Dari Amerika Hingga Skandinavia
Pengalaman historis Amerika Serikat pada era keemasan pasca-Perang Dunia II hingga pertengahan dekade 1970-an menjadi bukti nyata bagaimana penyerapan tenaga kerja secara menyeluruh (near-full employment) mampu menekan angka ketimpangan hingga ke titik terendah.
Related News
ETF Emas Nasional, Kebutuhan Pasar atau Regulasi Prematur?
BI Rate Naik: Siapa yang Rugi, Siapa yang Untung?
Rupiah & IHSG Tertekan, Kepercayaan Turun: Apa Sisa Nilai Jual Kita?
Nahkoda Baru, Tantangan Lama: Agenda Prioritas bagi BEI
Rahasia Konglo, Ambil Ceruk Bisnis AMDK?
The Next Black Swan Sudah Dekat?





