EmitenNews.com - Pemerintah dan DPR menyepakati postur sementara dan asumsi dasar yang digunakan pada APBN 2002. Asumsi dasar ekonomi makro APBN 2022 berdasarkan hasil panja menyepakati itu adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%, inflasi 3% (yoy), nilai tukar rupiah Rp14.350 per USD, suku bunga SBN 10 tahun 6,8%, harga minyak mentah Indonesia 63 USD per barel, lifting minyak 703 ribu barel per hari, dan lifting gas 1.036 ribu barel setara minyak per hari.


Postur sementara APBN 2022 tersebut dibacakan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH Said Abdullah pada Rapat Kerja Banggar DPR dengan Pemerintah, Selasa (14/09).


Melalui serangkaian pembahasan dan hasil pertimbangan, beberapa komponen mengalami perubahan angka jika disandingkan dengan Rancangan APBN yang dibacakan oleh Presiden pada Rapat Paripurna 16 Agustus 2021 lalu.


Selain asumsi ekonomi makro, DPR-Pemerintah juga menyepakati target pembangunan pada tahun 2022, antara lain tingkat kemiskinan 8,5-9,0, tingkat pengangguran 5,5-6,3, gini ratio 0,376-0,378, indeks pembangunan manusia 73,41-73,46, nilai tukar petani 103-105, dan nilai tukar nelayan 104-106.


Target pendapatan negara dalam postur sementara APBN 2022 sebesar Rp1.846,1 triliun. Target ini meningkat Rp5,5 triliun dari RAPBN.


“Pemanfaatan untuk tambahannya, belanja negara Rp5,5 triliun untuk tambahan belanja pendidikan mandatory Rp1,1 triliun dan tambahan belanja non pendidikan Rp4,4 triliun diantaranya masuk di dalamnya ESDM, perindustrian, kesehatan, kemudian TIK dan lain-lain,” papar Said.


Untuk itu, dalam postur sementara APBN 2022 disepakati pendapatan negara Rp1.846,1 yang terdiri atas penerimaan perpajakan Rp1.510 triliun dari penerimaan pajak Rp1.265 triliun dan penerimaan kepabeanan dan cukai Rp245 triliun serta penerimaan negara bukan pajak Rp335,6 triliun.


Kemudian belanja negara Rp2.714,2 triliun terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp1.943,7 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa Rp770,4 triliun. Dengan demikian defisit anggaran Rp868 triliun atau 4,85% terhadap PDB dan keseimbangan primer Rp462,2 triliun.(fj)