EmitenNews.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Kamis (3/10) menghadiri acara peluncuran Portal Aksesi OECD di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta. Portal tersebut merupakan sebuah platform digital untuk melakukan monitoring dari proses aksesi Indonesia menjadi anggota penuh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).


Menkeu mengatakan, proses aksesi menjadi anggota penuh OECD ini membutuhkan reformasi serta perbaikan struktural 242 instrumen OECD yang menyangkut seluruh Kementerian dan Lembaga, termasuk di internal Kementerian Keuangan.


"Untuk Kementerian Keuangan sendiri ada yang 5 core atau plus 8 dalam hal ini yang kita sendiri harus juga melakukan banyak sekali reform yang terus diperdalam. Yaitu di bidang perpajakan, penganggaran, dana pensiun, asuransi, bahkan lingkungan hidup kemudian juga hubungan keuangan pusat dan daerah dan kebijakan pasar keuangan secara umum," ujarnya.


Oleh karenanya, ia menegaskan bahwa Kementerian Keuangan akan terus bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga lain di bawah koordinasi Menko Perekonomian sebagai Ketua Pelaksana yang nantinya akan melakukan perbaikan di berbagai bidang, termasuk kebijakan perdagangan maupun investasi.


Menkeu mengungkapkan, proses aksesi ini sebenarnya cukup panjang, bahkan pembicaraan awal sudah dimulai sejak tahun 2012. OECD pun sudah menaruh perhatian dan membuka salah satu kantor Asia Tenggaranya di Jakarta serta Indonesia sendiri juga sempat menjadi co-chair bersama dengan Jepang pada 2012-2016 lalu. Sehingga menurutnya Indonesia sudah cukup familiar bersama OECD dan hal tersebut nantinya akan dibakukan dalam bentuk aksesi.


Meski demikian, Menteri Keuangan menggarisbawahi pentingnya segenap pihak agar turut andil dan merasa memiliki dalam proses aksesi tersebut karena hal ini adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. "Oleh karena itu yang paling penting tadi yang disampaikan pak Menko selain total football itu dari sisi diplomasi dan approach, tapi juga pemahaman bahwa ini adalah serving our own interest," tegasnya.


Dengan penerapan prinsip demokrasi, kebebasan individual, supremasi hukum, kompetisi bisnis yang adil, serta tata kelola yang baik di segala lini menurut Menteri Keuangan justru hal itu dilakukan untuk membangun negara kita sendiri, bukan sekedar memenuhi persyaratan OECD. "Bahwa itu kemudian menjadi baik dan kemudian Indonesia bisa eligible menjadi OECD itu hanya konsekuensinya saja," tambahnya.


"Kami berterima kasih pak Menko terus mendorong dan mengkoordinasi dan terus memimpin proses ini. Saya rasa dengan leadership dan komitmen ini akan memberikan dampak yang baik bagi ekonomi Indonesia," pungkasnya.


Turut hadir dalam seremoni ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri PAN-RB Azwar Anas, Wakil Menteri Keuangan Pahala Mansury, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko, serta perwakilan dari beragam Kementerian/Lembaga terkait lainnya.(*)