EmitenNews.com - Pemerintah memperkuat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), melibatkan Kemenko Perekonomian, Kemendagri, dan Otoritas Jasa Keuangan. Rakornas TPAKD itu, diselenggarakan sebagai katalis pemerataan ekonomi nasional dengan meningkatkan kapasitas ekosistem akses keuangan. Khususnya bagi pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa TPAKD penting karena inklusi keuangan merupakan indikator kunci untuk stabilitas ekonomi makro dan merupakan bagian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam Rakornas TPAKD yang diselenggarakan di Jakarta, Jumat (10/10/2025) itu, Menko Airlangga mengatakan inklusi keuangan juga menjadi perhatian Perserikatan Bangsa Bangsa. Semua itu menunjukkan betapa pentingnya masalah, dan tantangan yang dihadapi di bidang keuangan.

“Ini juga ada Komite untuk Financial Inclusion yang dipimpin oleh Ratu Maxima. Kebetulan Presiden Prabowo Subianto baru dari Belanda, dan pada saat pembicaraan yang juga terangkat isu financial inclusion,” ujar Airlangga Hartarto.

Menko Airlangga mengapresiasi capaian-capaian yang diperoleh melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif, karena sangat sejalan dengan program Asta Cita Presiden.

Ke depan TPAKD diharapkan juga dapat turut membuka akses untuk agenda prioritas Presiden, seperti program makan bergizi gratis, memperkuat sumber daya manusia secara awal. Kemudian penguatan ekonomi rakyat melalui koperasi Merah Putih, karena ini seluruhnya tahun depan akan di-rolling lebih cepat.

Diluncurkan Roadmap TPAKD 2026-2030 sebagai acuan arah kebijakan TPAKD

Pada kesempatan yang sama, diluncurkan Roadmap TPAKD 2026-2030, yang akan menjadi acuan arah kebijakan TPAKD dan langkah-langkah transformatif ke depan.

Hingga November 2024, TPAKD telah terbentuk di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

Untuk itu, berbagai program unggulan telah diluncurkan. Di antaranya Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP), Simpanan Pelajar (SimPel), Simpanan Pemuda (SiMuda), hingga program Laku Pandai yang menjangkau desa terpencil.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK Friderica Widyasari Dewi dalam Rakornas TPAKD, mengatakan program-program TPAKD bukan hanya memperluas akses keuangan masyarakat, namun juga menjadi bagian dari strategi nasional untuk mewujudkan Astacita.

Melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan inklusi keuangan, akan dibangun fondasi ekonomi yang tangguh dari desa hingga kota.

OJK mengklaim TPAKD telah menjadi penggerak motor ekonomi keuangan di daerah. Salah satunya kredit pembiayaan melawan rentenir, yang telah menyalurkan Rp46,71 triliun kepada lebih dari 1,7 juta debitur di seluruh Indonesia.

“Juga penyaluran kredit pembiayaan sektor prioritas pertanian sebesar Rp3,71 triliun kepada lebih dari 80 ribu debitur,” ujar Friderica.

Melalui TPAKD, telah dibuka satu rekening satu pelajar yang telah mencapai 58,32 juta rekening atau sebesar 87 persen dari total pelajar Indonesia.

Juga terdapat Program Laku Pandai yang membuka akses keuangan hingga pelosok, dengan menjangkau lebih dari 72.353 desa dan mendorong 16 juta masyarakat masuk ke dalam sektor keuangan formal.

Karena itu, Friderica mengajak kepada seluruh kepala daerah mengoptimalkan keberadaan TPAKD untuk mengarahkan daerahnya menuju pembangunan berkelanjutan, yang melahirkan kemakmuran serta kesejahteraan bersama.