Pemprov Sumsel Evaluasi Rencana 15 PSN, Inilah Hasilnya
Ilustrasi desain Pelabuhan Tanjung Carat, Sumatera Selatan. dok. Indonesia.go.id.
EmitenNews.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengevaluasi rencana 15 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan dibangun dan ditargetkan selesai pada tahun 2024 hingga 2026. Dari situ diketahui terdapat PSN yang belum sesuai target, yaitu Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Kota Palembang, yang sebelumnya ditargetkan selesai sebelum Agustus 2024.
"Sudah ada perencanaan baru dan diharapkan dapat groundbreaking pada tahun 2025," kata Penjabat Gubernur Sumsel Elen Setiadi, di Palembang, Selasa (24/12/2024).
Evaluasi tersebut juga menunjukkan, adanya PSN yang belum mencapai target pada tahun 2024. Yaitu, Pelabuhan Tanjung Carat atau Palembang New Port yang direncanakan selesai dan groundbreaking pada akhir tahun 2024.
Namun, perkembangan saat ini Pelabuhan Tanjung Carat itu masih berproses untuk Hak Pengelolaan Lahan (HPL).
"Lahannya masih dalam proses HPL, dalam minggu ini selesai pengukuran, tinggal diajukan ke kementerian dan dibuatkan SK HPL-nya. Kemudian, sedang dilakukan pembicaraan dengan Wamen Investasi, dan Kementerian Perhubungan untuk skema pengembangannya," ujarnya pula.
Terkait lahan Pelabuhan Tanjung Carat itu tinggal Mozaik 5, sedangkan Mozaik 6 sudah rampung penyelesaian lahan.
Kemudian, PSN yang belum mencapai target adalah PSN Kereta Api Logistik Batu Bara Kertapati-Lahat. Proyek ini masih terkendala dengan pembangunan jalan layang (flyover) pendukung lintasan.
Lalu, PSN Dimetil Eter (DME) atau Gasifikasi Batu Bara akan dibangun di Kabupaten Muara Enim, hingga saat ini belum berjalan, karena tidak adanya investor. ***
Related News
Jelang Tutup Tahun, DJP Rilis Sudah 11 Juta WP Aktivasi Coretax
Harga Emas Antam Hari ini Tetap di Rp2.501.000 per Gram
Ekonom: Perlu Evaluasi Ulang Kebijakan Sebelum Implementasi B50
Menteri Rosan Ungkap, Realisasi Investasi 2025 Tembus Rp1.905 Triliun
BI Rate 2025 vs 2024, Bagaimana Arah Kebijakan Bank Indonesia di 2026?
Wamenkeu: APBN di Daerah Harus Berorientasi pada Dampak dan Manfaat





