EmitenNews.com - BUMN pengelola 20 bandara di Indonesia, PT Angkasa Pura II, memilih strategi Asset Recycling atau pemanfaatan aset lama guna menghasilkan aset baru guna meningkatkan pendapatan serta mengakselerasi pemulihan bisnis di tengah pandemi Covid-19.


Direktur Utama AP II Muhammad Awaluddin mengatakan strategi Asset Recycling dijalankan melalui tiga program. Yakni Asset Optimization program (brown field asset), Asset Acceleration program (asset under construction) dan Asset Utilization program (green field asset).


“Program Asset Optimization guna membuat aset eksisting yang sudah menghasilkan pendapatan, bisa memiliki nilai tambah untuk meningkatkan pendapatan," jelasnya.


Sementara Asset Acceleration guna membuat aset yang tengah dibangun sudah disiapkan untuk menghasilkan pendapatan sebelum konstruksi 100% selesai.


"Sedangkan Asset Utilization adalah aset eksisting idle yang akan dikembangkan untuk meraih pendapatan baru,” lanjut Awaluddin.


Hal ini disampaikan Awaluddin saat menjadi panelis dalam webinar yang digelar Masyarakat Hukum Udara (MHU) pada Rabu, 2 Maret 2022. Turut hadir sebagai panelis Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novie Riyanto, Direktur Kepatuhan, Aset dan Pengadaan PT Angkasa Pura I, dan Sekjen MHU Anggia Rukmasari.


Lebih lanjut Dirut AP II memaparkan pemanfaatan aset dapat dilakukan secara organik dan anorganik. Pemanfaatan aset secara organik melibatkan 5 anak usaha yaitu PT Angkasa Pura Solusi, PT Angkasa Kargo, PT Angkasa Pura Propertindo, PT Angkasa Pura Aviasi, dan PT Gapura Angkasa, serta perusahaan terafiliasi.

Sementara pemanfaatan aset secara anorganik dilakukan melalui kemitraan bisnis serta kemitraan strategis dengan pihak eksternal (corporate action).


Kemitraan bisnis dan kemitraan strategis yang dilakukan AP II selaku pengelola bandara harus mendatangkan 3E yakni Expansion the traffic (mendatangkan lalu lintas penerbangan), lalu Expertise sharing (adanya transfer knowledge) dan Equity partnership (pemenuhan kebutuhan pendanaan).


Sementara, manfaat yang didatangkan dari kemitraan strategis antara lain adanya dividend cash, upfront payment, revenue sharing, serta pembangunan aset baru dgn pola BOT.


“Kerja sama dengan eksternal dapat membuat AP II mereduksi modal kerja dan modal investasi dalam operasional dan pengembangan bandara, serta meningkatkan pendapatan,” ujar Muhammad Awaluddin.


Adapun AP II telah menggandeng GMR Airport Consortium dalam melakukan kemitraan strategis untuk pengelolaan dan pengembangan Bandara Kualanamu di Deli Serdang, Sumatera Utara.


Rencana selanjutnya adalah kemitraan strategis antara AP II dengan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau dikenal juga dengan Indonesia Investment Authority (INA) sebagai sovereign wealth fund asal Indonesia. Kemitraan strategisAP II dan INA rencananya akan dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta dan juga kawasan Cargo Village Bandara Soekarno-Hatta.


Di dalam webinar tersebut, Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novie Riyanto juga mengatakan kerja sama di sektor kebandarudaraan telah didukung berbagai regulasi di antaranya adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandara Udara.


Dirjen Perhubungan Udara menuturkan salah satu poin di dalam PM 81/2021 adalah Kerja Sama di Bandara Udara dapat dilakukan antara Pemerintah dengan Badan Usaha berbentuk KSP (Kerja Sama Pemanfaatan), KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha), HPT (Hak Pengelolaan Terbatas) atau BUMN/BUMD dengan Badan Usaha dengan bentuk sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan BUMN/BUMD.


Sekjen MHU Anggia Rukmasari mengatakan pengembangan kebandarudaraan nasional akan terus dilakukan hingga tahun-tahun mendatang, didukung dengan telah ditetapkannya Arah Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Udara 2020-2024.


“Termasuk antara lain dukungan bandara pada daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana, lalu dukungan bandara pada kawasan strategis, KEK dan KI, kemudian implementasi Eco-Airport, Implementasi Smart Airport dan pengembangan bandara super hub,” ujar Sekjen MHU.(fj)