EmitenNews.com - Penting betul percepatan inklusivitas keuangan di Indonesia. Karena itu, Presiden Prabowo Subianto memanggil para pimpinan bank BUMN ke Istana Presiden untuk memperkuat literasi keuangan masyarakat. Dalam pertemuan Jumat (21/3/2025), para bos bank pelat merah mendapat tugas dari Presiden agar meningkatkan angka melek keuangan di kalangan masyarakat. 

Dalam keterangannya yang dikutip Sabtu (22/3/2025), Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, adanya perintah Presiden Prabowo tersebut. Sejauh ini masyarakat Indonesia yang sudah punya fasilitas perbankan mencapai 89 persen. Prabowo menginginkan besarannya ditambah lagi.

"Jelaskan terkait literasi keuangan. Ke depan didorong lagi terkait dengan pembelajaran agar masyarakat bisa memanfaatkan rekening dan tahu risiko investasi," ungkap Airlangga Hartarto.

Menurut Airlangga, Prabowo memberikan tugas khusus kepada bank-bank BUMN untuk mendorong literasi keuangan. "Bank BUMN diminta untuk terus mendorong literasi keuangan. Ini ke arah literasi keuangan ditingkatkan capaiannya."

Presiden Prabowo Subianto melakukan rapat soal perluasan akses keuangan atau inklusivitas keuangan di tengah masyarakat Indonesia

Selain Menko Airlangga Hartarto hadir juga sejumlah petinggi lainnya. Mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, hingga Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar.

Mereka mendapat pengarahan dari Presiden bersama para direktur utama bank-bank BUMN. Antara lain, Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu, Direktur Utama BRI Sunarso, Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, hingga Direktur Utama Bank BNI Royke Tumilaar.

Dalam pengarahannya, Presiden Prabowo Subianto meminta khusus kepada bank-bank BUMN di Indonesia untuk meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat di Indonesia.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan pemerintah ingin melakukan penyaluran bantuan sosial dan berbagai program bantuan lainnya lewat rekening secara langsung ke penerima bantuan.

Karena itu, para petinggi bank-bank BUMN mendapat tugas negara untuk memperluas jangkauan akses keuangannya ke masyarakat. Khususnya masyarakat yang belum pernah memiliki akses perbankan.

"Inklusi keuangan ini akan termasuk soal kepemilikan rekening bank, dan penyaluran program pemerintah. Jadi, keseluruhan. Buat bansos, subsidi, program sosial lain diharapkan bisa langsung ke pihak yang dituju dengan proses ke rekening masing-masing," kata Mahendra Siregar kepada pers, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025). ***