Pertemuan BRICS Brasil Hasilkan Sejumlah Kesepakatan Berikut

Pertemuan para pemimpin negara anggota BRICS tahun 2025 di Brasil menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis yang tertuang dalam Leaders’ Declaration.(Foto: BPMI Setneg)
EmitenNews.com - Pertemuan para pemimpin negara anggota BRICS tahun 2025 menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis yang tertuang dalam Leaders’ Declaration, dengan fokus pada penguatan multilateralisme, perdamaian global, kerja sama ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto turut hadir dan menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap arah baru kerja sama BRICS.
"Outcomes dari pertemuan salah satunya dalam leader declaration ada beberapa poin yang terkait dengan penguatan multilateralisme dan reform daripada global governance,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya di Rio de Janeiro, pada Minggu, 6 Juli 2025.
Poin kedua berfokus pada penguatan perdamaian dan stabilitas internasional, serta pendalaman kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan, dan keuangan. Bagi Indonesia, agenda ini sangat penting dalam memperluas akses pasar bagi produk nasional dan menciptakan ketahanan ekonomi di tengah gejolak global.
“Nah poin kedua ini menjadi penting bagi Indonesia di tengah ketidakpastian kita punya BRICS yang diharapkan bisa juga untuk menyerap pasar dari produk-produk Indonesia,” jelas Airlangga.
Poin ketiga dalam deklarasi menyangkut komitmen terhadap isu perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan yang adil dan inklusif. Negara-negara BRICS sepakat bahwa transisi energi dan pembangunan hijau harus tetap mempertimbangkan keadilan bagi negara berkembang.
“Kemudian yang ketiga tentu terkait dengan climate change dan promoting sustainable, yang fair and inclusive development,” kata Airlangga.
Poin keempat dari Leaders’ Declaration adalah penguatan kemitraan dalam bidang pembangunan manusia, sosial, dan kebudayaan. Indonesia menilai kerja sama ini penting untuk mendorong transformasi sosial yang merata dan saling memperkuat di antara negara-negara anggota.
“Yang keempat adalah partnership for promotion, human, social, and cultural development. Nah itu outcome dari leaders declaration,” ujarnya.
Sebelumnya pada sesi kedua KTT BRICS hari Minggu (6/7) Presiden RI Prabowo Subianto kembali menegaskan posisi Indonesia dalam memperkuat sistem multilateral dan kerja sama ekonomi negara-negara berkembang. Seperti disampaikan Airlangga, Presiden menekankan pentingnya menghidupkan kembali multilateralisme di tengah dinamika dunia yang makin multipolar. Ia juga mendorong penguatan kemitraan ekonomi antara negara-negara global south, serta memperluas pemanfaatan New Development Bank (NDB).
“Ini kemitraan ekonomi negara berkembang menjadi sangat penting dan diharapkan bahwa pemanfaatan dari New Development Bank bisa ditingkatkan,” ujar Airlangga.
Indonesia sendiri, lanjut Airlangga, telah menyatakan kesiapan untuk bergabung secara aktif dalam NDB. Partisipasi ini menjadi penting agar Indonesia dapat mengakses pembiayaan pembangunan yang sejalan dengan agenda transformasi hijau dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
“Kita tahu bahwa dilaporkan tadi dalam New Development Bank itu ada beberapa proyek yang sedang ditangani antara lain clean energy project, kemudian infrastruktur, kemudian juga beberapa proyek yang terkait dengan sustainability dan green. Saat sekarang ditangani 120 proyek dan nilainya sekitar 39 billion,” lanjutnya.
Dalam sesi kedua ini, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir (Tata) mengatakan bahwa Presiden Prabowo juga mengusulkan inisiatif “South-South Economic Compact.” Menurut Wamenlu Tata, usulan tersebut bertujuan agar negara BRICS dapat menjadi motor untuk memberikan akses yang lebih luas kepada negara-negara global south.
“Di sini tujuannya adalah agar negara-negara BRICS menjadi motor untuk memberikan akses yang lebih luas kepada negara-negara global south untuk perdagangan, untuk juga lebih mengintegrasikan perekonomiannya untuk menjadi bagian dan supply chain,” kata Wamenlu.(*)
Related News

Arya Properties Hadirkan Standar Baru Vila dan Resort Berkelas Dunia

Komisi XI DPR - Menkeu Sepakati Asumsi Dasar untuk RAPBN 2026

Sudah Rp700 Triliun Dana Desa Digelontor, Belum Terasa Dampaknya

Tarif Resiprokal Trump untuk Indonesia Berpotensi Tekan Rupiah

Uang Primer (M0) Adjusted Juni 2025 Tumbuh 8,6 Persen

Bank Sentral BRICS Koordinasi Kebijakan Hadapi Ketidakpastian Global