Presiden Perintahkan Bulog Akuisisi Sumber Beras di Kamboja

Ilustrasi kantor pusat Bulog. dok. Bulog.
EmitenNews.com - Badan Urusan Logistik (Bulog), dan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mendapat tugas khusus dari Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi memerintahkan Bulog mengakuisisi sejumlah sumber beras di Kamboja. Menko LBP juga mendapat perintah menindaklanjuti rencana pengambilalihan perusahaan di Kamboja itu.
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan hal tersebut dalam sambutannya pada peringatan HUT ke-52 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), yang digelar di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (10/6/2024).
"Bulog, kita akan akuisisi beberapa sumber beras di Kamboja. Presiden sudah perintahkan saya untuk kita tindaklanjuti. Dan sudah memang ditindaklanjuti," kata LBP.
Pemerintah kemudian melakukan langkah teknis untuk meneruskan akuisisi itu. Selain mengakuisisi sumber beras, Luhut juga mengungkapkan perintah Presiden Jokowi terhadap Pertamina. Presiden meminta Pertamina mengakuisisi perusahaan asal Brasil yang memproduksi gula dan etanol.
Tujuannya, kata Luhut, sebagai bahan baku bioetanol. Ke depannya, pemerintah berencana menggunakan bioetanol sebagai pengganti bensin untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Karena cuaca jelek, polusi udara sangat tinggi di Jakarta, secara bertahap penggunaan bensin, diganti dengan bioetanol.
“Untuk menurunkan sulfur kita di bawah 500, sampai mungkin 50 atau 60. Dalam 3 tahun, 2 tahun ke depan, kita akan bisa capai. Sehingga nanti Pertamina akan memiliki apa namanya, sumber energi dan di Brazil itu akan membuat ketahanan energi kita bagus," kata Luhut Binsar Pandjaitan. ***
Related News

Pakar Unsoed Nilai Remisi Para Koruptor, Lemahkan Efek Jera

Berkelakuan Baik di LP, Terpidana Edward Soeryadjaya dapat Remisi

Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Bagikan Cara Jamaah jadi Saksi

Karnaval Bersatu Tampilkan Digitalisasi Hingga Swasembada Pangan

Mentan Ungkap Penyebab Beras Surplus Tapi Harga Masih di Atas HET

Prabowo Ultimatum Jenderal di Belakang Perkebunan dan Tambang Ilegal