EmitenNews.com - Presidensi G20 Indonesia di jalur keuangan (finance track) secara resmi dimulai pada Kamis (9/12) dengan diawali pertemuan Finance and Central Bank Deputies Meeting (FCBD) pertama yang berlangsung pada 9-10 Desember 2021. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dan Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam konferensi pers di Nusa Dua, Bali.


Saat ini, dunia masih diliputi dengan ketidakpastian yang tinggi akibat pandemi. Pemulihan yang mulai tampak tidak terjadi secara merata antara negara maju dan berkembang yang masih berusaha untuk pulih dari pandemi karena akses vaksin yang masih terbatas.


Menguatnya kinerja ekonomi global khususnya negara maju yang diikuti dengan naiknya tekanan inflasi juga mendorong perubahan kebijakan yang lebih ketat (tapering) sehingga pemulihan yang tidak merata berpotensi semakin parah.


Sementara itu, pandemi yang berkepanjangan akan menimbulkan scarring effect. Exit strategy yang tepat dan upaya mengatasi masalah scarring effect menjadi prasyarat pemulihan yang berkelanjutan.


Oleh sebab itu, agenda utama presidensi G20 Indonesia mengerucut pada 3 bidang yaitu kesehatan yang inklusif, transformasi digital dan transisi energi. Selain mewujudkan vaksinasi yang merata, presidensi G20 Indonesia diharapkan sukses dalam mempercepat digitalisasi dan mengarahkan koordinasi kebijakan global terkait pembiayaan perubahan iklim.


Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers menyampaikan, keketuaan Indonesia ini akan menjadi ajang bagi Indonesia menunjukkan perannya dalam memimpin forum global untuk mengatasi berbagai tantangan dan isu di tingkat dunia.


"Indonesia bertekad untuk mengatasi tantangan global yang masih akan muncul dan mencari solusi terbaik, memastikan bahwa semua negara dapat pulih bersama serta mendorong reformasi kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif pasca pandemi," katanya.


Oleh karena itu, Presidensi G20 Indonesia mengusung tema Recover Together, Recover Stronger". Kemenkeu dan BI akan mendorong pembahasan enam (6) agenda prioritas dalam jalur keuangan, yaitu (1) Koordinasi exit strategy untuk mendukung pemulihan global, (2) Upaya penanganan dampak pandemi (scaring effects) dalam perekonomian guna mendukung pertumbuhan yang lebih kuat di masa depan, (3) Penguatan sistem pembayaran di era digital, (4) Pengembangan pembiayaan berkelanjutan (sustainable finance), (5) Peningkatan sistem keuangan yang inklusif, dan (6) Agenda Perpajakan internasional.


Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam kesempatan yang sama menambahkan agenda prioritas ini relevan dengan tugas BI antara lain kerja sama internasional dalam normalisasi kebijakan moneter, penerapan regulasi di sektor keuangan yang harus memperhatikan kesiapan sektor keuangan, dan digitalisasi sistem pembayaran, termasuk Central Bank Digital Currency (CBDC).


Dalam Presidensi G20 Indonesia akan melanjutkan beberapa legacy issues, diantaranya, (1) Mengintegrasikan risiko pandemi dan iklim dalam pemantauan risiko global; (2) Penguatan Global Financial Safety Net (GFSN); (3) Meningkatkan Arus Modal.


Kemudian, (4) Melanjutkan Inisiatif Kesenjangan Data (Data Gap Initiatives); (5) Meningkatkan Reformasi Regulasi Sektor Keuangan; (6) Memperkuat pengelolaan dan transparansi utang; (7) Mempercepat agenda infrastruktur menuju pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.


Berikutnya, (8) Optimalisasi dukungan pembiayaan dari Bank pembangunan multilateral (MDBs); (9) Memperkuat kapasitas sistem kesehatan dalam pencegahan, kesiapsiagaan dan respons pandemi; dan (10) Melanjutkan dukungan untuk menarik investasi sektor swasta di negara-negara berpenghasilan rendah, seperti di kawasan Afrika.


Agenda prioritas dan legacy issue Presidensi G20 Indonesia diharapkan dapat menyeimbangkan agenda global dengan prioritas dan kepentingan domestik, serta menyelaraskan kepentingan berbagai pihak, baik negara maju maupun negara berkembang.(fj)