EmitenNews.com - Pemerintah terus memantau perkembangan di Tanah Suci, mengantisipasi situasi konflik di Timur Tengah. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengungkapkan sudah menyiapkan dua skema untuk mendukung kepulangan jemaah umrah Indonesia yang terjebak di Arab Saudi, sekaligus mengantisipasi situasi konflik di Timur Tengah.

Dalam keterangannya yang dikutip Kamis (5/3/2026), Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan, skema pertama, Kemenhaj meminta penambahan armada Garuda Indonesia selama periode Ramadan. Kedua, Kemenhaj juga menyiapkan penyesuaian skenario penerbangan apabila eskalasi situasi meningkat.

"Kami menyiapkan sejumlah langkah mitigasi. Jika diperlukan, akan ada penambahan armada dan penyesuaian rute agar jemaah dapat kembali ke Tanah Air dengan aman dan tepat waktu," kata politikus Partai Gerindra itu.

Kemenhaj mencatat, sebagian jemaah telah kembali ke Tanah Air. Lainnya masih menunggu kepastian penerbangan, khususnya yang menggunakan maskapai transit. Saat ini tercatat sebanyak 7.782 jemaah sudah kembali ke Tanah Air, pada 28 Februari sampai 2 Maret 2026.

Dalam memastikan negara hadir mengatasi problem rakyatnya, Dahnil menegaskan bahwa keselamatan jemaah menjadi prioritas utama pemerintah. "Kami terus berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Luar Negeri dan seluruh pihak terkait untuk memastikan jemaah dapat kembali dengan aman."

Sebagai langkah antisipatif, Kemenhaj mengimbau penundaan keberangkatan umrah dalam waktu dekat dengan mempertimbangkan eskalasi situasi serta hasil koordinasi lintas kementerian. Hingga penutupan musim umrah pada April mendatang, tercatat lebih dari 43 ribu calon jemaah umrah yang dijadwalkan berangkat pada periode Maret-April 2026.

"Kami mengimbau calon jemaah umrah untuk menunda keberangkatan sementara waktu. Langkah ini diambil semata-mata demi keselamatan dan perlindungan jemaah," ujarnya.

Sementara itu, Kemenhaj memastikan seluruh perangkat pelayanan haji 2026 telah dipersiapkan lebih dini. Pemerintah optimistis penyelenggaraan haji tahun 2026 dapat berjalan sesuai jadwal dengan tetap menyiapkan sejumlah skenario antisipatif.

"Kami mempersiapkan seluruh perangkat layanan lebih awal agar penyelenggaraan haji 2026 berjalan optimal. Namun demikian, kami tetap menyiapkan berbagai skenario mitigasi sebagai langkah kehati-hatian," jelas Dahnil.

Satu hal, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan agar penyelenggaraan haji bersih dari praktik rente, kartel, maupun manipulasi. Kementerian Haji harus menjadi wajah integritas, bersih, dan transparan. Tidak boleh ada praktik yang mencederai kepercayaan umat. ***