EmitenNews.com - Sedikitnya ada 10 perusahaan sawit nakal, yang diduga melakukan manipulasi faktur perdagangan alias underinvoicing. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum mau membuka siapa saja pelaku usaha, yang dipastikan cakupannya berskala besar. Profil, dan data para usahawan curang itu, sudah di tangannya. Purbaya pernah mengungkap soal ini, Januari, dan Februari lalu, bahkan di DPR.

Menkeu Purbaya mengungkapkan hal tersebut kepada wartawan, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2026). Purbaya mengaku diundang makan siang bersama Presiden Prabowo Subianto untuk membicarakan hal tersebut. Dia hanya mengaku membawa nama perusahaan sawit "nakal" itu, jika Presiden Prabowo Subianto bertanya nantinya.

Purbaya menunjukkan map yang disiapkan sembari menjelaskan Kementerian Keuangan telah melakukan tes pengecekan terhadap tiga pengapalan pada 10 perusahaan itu secara acak. Perusahaan itu bergerak di bidang sektor industri kelapa sawit (crude palm oil/CPO).

"Jaga-jaga kalau ditanya, jangan sampai nggak bisa. Mereka kelihatan sekali melakukan manipulasi harga ekspor ke Amerika Serikat (sembari membaca dokumen). Cukup signifikan tuh ya," kata Purbaya.

Purbaya menyebutkan, salah satu perusahaan itu, mencatatkan harga ekspor USD2,6 juta, sedangkan harga yang dibayarkan pengimpor di AS USD4,2 juta.

Yang lebih gila lagi. Satu perusahaan lagi mencatat ekspornya USD1,44 juta, ternyata pengimpornya USD4 jutaan. “Berubah harganya 200%. Kita mau deteksi kapal per kapal. Jadi itu yang saya laporkan kalau ditanya Presiden." 

Sudah Diungkap Menkeu Purbaya Sejak Januari Lalu

Masalah besar yang diungkap itu, sebenarnya bukan barang baru. Januari lalu, dan awal Februari 2026, Menkeu Purbaya sudah mengungkap adanya 10 perusahaan sawit yang terdeteksi melakukan under invoicing ekspor hingga 50 persen dari nilai sebenarnya. Temuan itu, berasal dari hasil analisis Lembaga National Single Window.

“Kita bisa deteksi bahwa beberapa perusahaan sawit melakukan under-invoicing ekspor, separuh dari nilai ekspornya. Itu akan kita kejar ke depan. Mereka enggak bisa main-main lagi,” kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Ketika itu juga, mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu enggan membeberkan identitas perusahaan-perusahaan yang diduga melakukan manipulasi ekspor tersebut.