EmitenNews.com -  Pemerintah Indonesia mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) dengan target porsi bauran energi sebesar 18 persen hingga 21 persen pada 2026. Langkah ini diambil untuk mengikis ketergantungan pada bahan bakar fosil serta memperkuat ketahanan energi nasional di tengah tingginya risiko gejolak pasar energi global.

Strategi percepatan transisi energi ini diperkuat melalui kemitraan strategis dengan Jerman yang mencakup investasi energi terbarukan dan modernisasi jaringan listrik.

Informasi tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot dalam ajang Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW). Yuliot menjelaskan bahwa ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta potensi gangguan pada rute transit minyak utama di Selat Hormuz berisiko menaikkan harga minyak, memicu inflasi, dan menekan beban subsidi energi pada APBN.

"Tantangan di hadapan kita memang tidak kecil, namun dengan keahlian kolektif dan komitmen yang teguh, saya yakin kita mampu membuka peluang-peluang baru," ujar Yuliot. Ia menambahkan, potensi EBT Indonesia mencatatkan angka 3.687 gigawatt (GW), namun pemanfaatannya saat ini baru mencapai 16,278 GW atau kurang dari 0,5 persen.

Selain EBT, Indonesia menjalankan Program Mandatori Biofuel B-50 sejak 1 Juli 2026 yang diproyeksikan menghemat devisa hingga Rp170 triliun, menyerap 2,1 juta tenaga kerja, dan menekan emisi gas rumah kaca sebesar 44,5 juta ton CO2.

Menteri Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan, Reem Alabali Radovan, menyatakan kesiapan negaranya memperluas investasi swasta untuk perluasan jaringan listrik pintar (smart grid) dan ekosistem industri hijau.

Hingga saat ini, kemitraan energi Indonesia-Jerman yang didukung BMZ dan International Climate Initiative (IKI) telah mencatat komitmen dukungan kumulatif lebih dari 2,3 miliar euro. Dana tersebut dialokasikan untuk membiayai bantuan teknis, peningkatan kapasitas, hingga investasi modal demi mendukung target Net Zero Emission 2060 dan peta jalan JETP.(*)