EmitenNews.com - Jakarta, Eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah kini mulai merobek fondasi makroekonomi domestik. Tertutupnya Selat Hormuz dan serangan beruntun terhadap fasilitas minyak Arab Saudi telah memicu lonjakan harga energi secara ekstrem. Dengan harga minyak mentah Brent yang meroket ke level US$102,31 per barel pada 1 Oktober 2026—naik 43 persen sejak pra-konflik—perekonomian Indonesia kini dihadapkan pada ancaman tekanan defisit yang sangat serius.

Imbas dari krisis energi ini langsung menghantam neraca domestik. Berdasarkan paparan Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, Defisit Transaksi Berjalan (Current Account Deficit/CAD) Indonesia tercatat membengkak drastis dari US$3,6 miliar (1,0 persen terhadap PDB) pada triwulan I 2026, menjadi US$12,5 miliar (3,3 persen terhadap PDB) pada triwulan II 2026.

Kondisi ini diperparah oleh neraca perdagangan barang dan jasa yang kembali mencetak defisit US$4,57 miliar pada triwulan II 2026, sebuah anomali negatif pertama kalinya sejak era pandemi.

"Dalam tiga bulan, defisit transaksi berjalan bertambah hampir 9 miliar dolar AS. Sepanjang semester I/2026, defisitnya mencapai sekitar 16,1 miliar dolar AS. Semua ini mencerminkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang rapuh," tegas Anthony kepada EmitenNews di Jakarta, Minggu (4/10/2026).

Guna meredam kepanikan pasar dan mencegah nilai tukar rupiah terperosok lebih dalam dari kisaran Rp18.000 per dolar AS, Bank Indonesia (BI) diketahui melakukan intervensi agresif di pasar keuangan. Otoritas moneter gencar menerbitkan instrumen utang jangka pendek (di bawah satu tahun) dengan bunga premium demi menarik aliran dana asing (hot money).

Namun, narasi stabilitas ini justru menyembunyikan ledakan Utang Luar Negeri (ULN). Anthony menyoroti bahwa ULN Indonesia telah naik US$20,2 miliar dalam enam bulan terakhir menjadi US$454,5 miliar (Juni 2026). Ironisnya, 88 persen dari tambahan utang tersebut ternyata dicetak oleh otoritas moneter, di mana ULN Bank Indonesia melonjak 72 persen menjadi US$42,46 miliar.

"Hal ini membahayakan posisi BI sebagai Bank Sentral, yang sekarang menjadi mesin utang luar negeri. Padahal, pada akhir Juli 2021, utang luar negeri Bank Indonesia hanya sekitar 2,84 miliar dolar AS," kritik Anthony menyoroti perubahan fungsi otoritas moneter tersebut.

Tingginya porsi utang bank sentral ini sekaligus mengindikasikan bahwa instrumen surat utang pemerintah kian dijauhi oleh investor asing, terbukti dari ULN pemerintah yang hanya mampu tumbuh tipis US$2 miliar pada periode yang sama. Ironisnya, tambahan utang jumbo dari BI tersebut terbukti gagal membendung terkurasnya cadangan devisa nasional, yang tercatat menyusut US$10 miliar menjadi US$146,5 miliar pada akhir Agustus 2026.

Di tengah tekanan inflasi yang memaksa bank sentral AS (The Fed) menaikkan suku bunga acuan sebesar 0,25 basis poin pada pertengahan September, Anthony meninggalkan satu peringatan keras bagi para pelaku pasar dan pengambil kebijakan mengenai arah nilai tukar ke depan.

"Kalau harga minyak bertahan di atas 100 dolar AS per barel sampai akhir tahun, defisit transaksi berjalan akan meningkat, dan rupiah siap-siap mendekati Rp19.000 per dolar AS, bahkan bisa lebih rendah," pungkasnya.