EmitenNews.com - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengatakan pemerintah terus melakukan berbagai langkah mitigasi agar pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak semakin meluas di sektor industri.

"Kita sedang melakukan mitigasi di berbagai perusahaan agar PHK bisa ditekan semaksimal mungkin. Tidak semua informasi yang beredar itu menggambarkan kondisi riil di lapangan," kata Said Iqbal dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.

Ia mencontohkan upaya mitigasi dilakukan di sejumlah perusahaan. Salah satunya Grup Yazaki yang berhasil menekan rencana relokasi produksi ke Vietnam melalui perundingan bipartit. Akibatnya, pengurangan tenaga kerja diarahkan secara bertahap melalui berakhirnya kontrak kerja.

Pemerintah juga mengawal penyelesaian kasus di PT Pakerin, PT Molex Ayus, hingga sejumlah perusahaan lain agar hak-hak pekerja tetap terpenuhi.

Lebih lanjut, Said Iqbal menyampaikan tekanan terhadap dunia usaha saat ini berasal dari kombinasi berbagai faktor. Faktor tersebut mulai dari konflik geopolitik di Timur Tengah, pelemahan daya beli masyarakat, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga relokasi investasi ke negara lain.

Menurut dia, persoalan yang dihadapi dunia usaha jauh lebih kompleks daripada sekadar isu harga energi.

"Konflik Timur Tengah menyebabkan kenaikan harga BBM industri dan gas nonsubsidi. Kemudian daya beli masyarakat turun sehingga volume produksi perusahaan ikut menurun," ucapnya.

Di sisi lain, tutur Said, ada relokasi sebagian produksi ke negara lain dan pelemahan rupiah yang membuat biaya produksi meningkat.

"Jadi memang banyak faktor yang memengaruhi kondisi industri saat ini," ujar Said Iqbal.

Data PHK 2025 Meningkat Tajam