EmitenNews.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dinilai blunder soal pembedaan tarif kereta rel listrik (KRL). Karena itu, Komunitas Pengguna Kereta Rel Listrik atau KRL Jabodetabek atau KRLmania menyerukan agar Presiden Joko Widodo menegur Menhub. Usulan kontroversial yang membagi penumpang KRL dengan golongan kaya dan miskin adalah praktik pembedaan tarif yang akan menyebabkan kerumitan.


Parahnya lagi, dalam penilaian Koordinator KRLmania Nur Cahyo, seperti disampaikan Kamis (29/12/2022), usulan adanya golongan dalam penggunaan KRL dapat menimbulkan keributan antara 'kaya' dan 'miskin'. Karena kebijakan itulah, mereka berpendapat Presiden Jokowi menegur Menteri Perhubungan. KRLmania mengusulkan agar Menteri Perhubungan memberikan kebijakan pengalihan subsidi dan kompensasi BBM.


"Pengguna KRL dan angkutan umum massal lainnya sebenarnya adalah pahlawan transportasi, anggaran, dan iklim," kata Nur Cahyo.


Pasalnya, pengguna KRL adalah mereka yang rela menggunakan angkutan umum untuk memperlancar jalan di Jabodetabek. Hal itu dikarenakan sebagian pengguna memilih untuk meninggalkan kenyamanan kendaraan pribadi, meski harus berdesakan di dalam KRL.


Dalam pandangan Nur Cahyo, penggunaan transportasi massal seperti KRL mengurangi melonjaknya BBM Subsidi dan Kompensasi, yang tahun ini saja dianggarkan lebih dari Rp260 triliun. “Dapat dibayangkan lonjakan APBN jika pengguna KRL, sejumlah sekitar 800 ribu beralih menggunakan kendaraan pribadi, serta mengisi pertalite dan biosolar subsidi."


Sejatinya, penggunaan KRL juga dapat mengurangi emisi karbon di Jabodetabek. Data yang ada menyebutkan, total emisi karbon dari sektor transportasi di Jakarta saja mencapai 182 juta ton. Data yang sama seperti dikutip Nur Cahyo, pemakaian 1 liter bensin mobil mengeluarkan emisi sekitar 2,3 kg karbon.

 

Respon Wapres

Wakil Presiden Ma’ruf Amin merespons polemik tarif KRL untuk si kaya dan si miskin, seperti diungkapkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi soal akan adanya pembedaan pemberian tarif KRL (Kereta Rel Listrik). Dalam keterangannya Kamis (29/12/2022), Wapres menilai ide Menhub itu baik untuk subsidi silang.


“Kalau idenya kan memang baik, supaya yang kuat itu menolong yang lemah. Pembebanan itu supaya juga disesuaikan dengan daya pikulnya, istilahnya cross subsidy, yang kuat membantu yang lemah. Idenya sudah betul,” kata Wapres Ma’ruf Amin.


Meski begitu Wapres menegaskan, kebijakan itu harus dikaji secara matang. Perlu dikaji implementasinya seperti apa. Kalau perlu diuji coba dulu, dan seperti apa hasilnya, bagaimana kekurangan-kekurangannya. Sebab satu ide yang baik, kata dia, kadang-kadang juga perlu dicoba, dipaskan, ditepatkan, sehingga nanti yang kurang pas, perlu diperbaiki.


“Karena ini suatu ide yang ingin diterapkan dalam rangka cross subsidy, pemerintah akan melakukan uji coba terlebih dahulu,” kata Wapres.


Dalam Jumpa Pers Akhir Tahun Kemenhub, Capaian Kinerja 2022 dan Rencana Kerja Kemenhub 2023 di Jakarta, Selasa (27/12/2022), Menhub Budi Karya Sumadi menegaskan bahwa pembedaan pemberian tarif tersebut merupakan pemberian subsidi tepat guna. Ia memastikan, sampai tahun 2023, tarif tidak naik. Tetapi, dalam implementasi di lapangan ada semacam kartu.


Kartu itu kemungkinan sebagai kontrol, misalnya penumpang yang sudah berdasi, maksudnya yang kemampuan finansialnya tinggi, harus membayar tiket tanpa subsidi. Dengan begitu, dinilai subsidi benar-benar hanya dinikmati oleh golongan menengah bawah.


Kemenhub mengalokasikan anggaran subsidi sebesar Rp3,2 triliun untuk penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO) di bidang kereta api untuk tahun 2022. Sebanyak 55% disubsidi oleh pemerintah. Sisanya, 45% ditanggung oleh penumpang. ***