EmitenNews.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) ke depan diharapkan tidak hanya pasif menjalankan kebijakan moneter, tetapi tampil memimpin koordinasi lintas kementerian dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Otoritas moneter dinilai perlu memegang peran aktif bersama pemerintah untuk membenahi sektor riil yang berdampak langsung pada pergerakan rupiah.

Pandangan tersebut disampaikan Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, melalui rilis resminya. Ia menegaskan bahwa sesuai undang-undang, tugas utama Bank Indonesia adalah menjaga nilai rupiah.

Didik meluruskan kekeliruan pemahaman di masyarakat dan media massa yang selama ini kerap melimpahkan kesalahan atas melemahnya rupiah kepada Kementerian Keuangan. Menurutnya, pergerakan nilai tukar sepenuhnya berada di bawah ranah tanggung jawab Bank Indonesia.

"Di media mainstream, media online dan media sosial terjadi salah paham, kesalahan kebijakan ditujukan kepada Menteri Keuangan, yang selalu disorot media sebagai lembaga yang paling bertanggung jawab terhadap kejatuhan nilai tukar rupiah saat ini. Bank Indonesia lah yang bertanggung jawab terhadap nilai tukar yang terpuruk pada saat ini," ujar Didik J. Rachbini dalam rilisnya di Jakarta.

Ia menjelaskan bahwa pelemahan rupiah umumnya dipicu oleh faktor sektor riil, seperti defisit transaksi berjalan, defisit perdagangan, hingga kecukupan cadangan devisa. Faktor-faktor tersebut membutuhkan keterlibatan Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi, dan Kementerian Perindustrian. Namun, kondisi itu tidak membebaskan BI dari tanggung jawab utama.

Lebih lanjut, Didik menilai langkah menaikkan suku bunga tidak lagi mempan menyelesaikan masalah mata uang. Kebijakan bunga tinggi justru berisiko menguras likuiditas dan mengorbankan sektor riil.

"Bukti terkini, instrumen BI dengan menaikkan suku bunga ternyata tidak mengubah apa-apa. Bahkan dampak dari kebijakan moneter tersebut justru menguras likuiditas, mengorbankan sektor riil dan mengarahkan dana ke instrumen keuangan karena insentif bunga tinggi," kata Didik.

Oleh karena itu, pimpinan BI mendatang diharapkan bertransformasi dari sekadar pelaksana instrumen moneter dan sistem pembayaran seperti RTGS atau QRIS, menjadi pemimpin koordinasi di depan bersama pemerintah. Sinergi ini mencakup dorongan peningkatan ekspor bernilai tambah, pengendalian impor, penataan hasil devisa di dalam negeri, hingga penarikan investasi asing langsung (FDI) demi memperkuat ekonomi Indonesia.(*)