EmitenNews.com - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menegaskan bahwa stabilitas sistem keuangan nasional pada triwulan I tahun 2025 tetap terjaga meskipun tekanan eksternal dari dinamika global meningkat. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers berkala KSSK yang digelar secara virtual pada Kamis (24/4).

“Stabilitas sistem keuangan Indonesia tetap terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian dan pasar keuangan global, yang dipicu oleh kebijakan tarif dari pemerintahan Amerika Serikat dan meningkatnya tensi perang dagang,” jelas Menkeu.

Merujuk pada laporan World Economic Outlook (WEO) April 2025 dari IMF yang menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini menjadi 2,8% dari sebelumnya 3,3%, Menkeu menyampaikan bahwa Indonesia juga mengalami koreksi proyeksi pertumbuhan menjadi 4,7% dari 5,1%. Namun menurutnya koreksi ini relatif lebih kecil dibandingkan negara-negara lain dengan ketergantungan perdagangan tinggi terhadap Amerika Serikat (AS).

Dalam menghadapi risiko global tersebut, KSSK menyepakati peningkatan koordinasi lintas otoritas untuk memperkuat kebijakan mitigasi risiko dan menjaga stabilitas ekonomi domestik. Pemerintah juga melakukan langkah negosiasi dengan Pemerintah AS serta mempercepat langkah deregulasi, termasuk penghapusan hambatan non-tarif.

Dari sisi domestik, kinerja APBN triwulan I-2025 terjaga dengan baik. Ini tercermin dari defisit anggaran yang terkendali dalam batas aman sebesar Rp104,2 triliun (0,43% PDB), keseimbangan primer positif Rp17,5 triliun, serta posisi kas surplus Rp145,8 triliun (SILPA).

Penerimaan perpajakan mencapai Rp400,1 triliun (16,1% dari target APBN), terjadi pembalikan tren menjadi positif khususnya penerimaan pajak yang meningkat signifikan di bulan Maret 2025 sebesar Rp134,8 triliun.

Realisasi belanja negara pada triwulan I-2025 mencapai Rp620,3 triliun (17,1 % dari pagu APBN), meningkat signifikan di bulan Maret 2025 sebesar Rp272,2 triliun (realisasi hingga Februari 2025 sebesar Rp348,1 triliun).

Hal ini menunjukkan peran APBN sebagai shock absorber dapat berfungsi optimal untuk meredam gejolak perekonomian, menjaga stabilisasi ekonomi, dan menjaga daya beli masyarakat melalui pembayaran THR, Subsidi (BBM, LPG, diskon listrik, pupuk), dan Perlinsos (a.l. PKH, Sembako, PIP, JKN).

“Indonesia diperkirakan dapat mengendalikan dampak negatif ketidakpastian global dan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan, serta memelihara momentum pertumbuhan ekonomi,” imbuh Menkeu.

KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. KSSK juga akan melanjutkan penyusunan berbagai regulasi pelaksanaan Undang-Undang P2SK untuk memperkuat sektor keuangan nasional.

“KSSK juga terus terlibat aktif di dalam penyusunan berbagai kebijakan dan langkah langkah antisipasi dengan melibatkan berbagai komunikasi stakeholders termasuk berkoordinasi dengan negara negara lain untuk mengatasi volatilitas pasar keuangan domestik maupun imbas dari dinamika pasar regional dan global sebagai dampak dari tereskalasinya perang dagang,” tutup Menkeu.(*)