EmitenNews.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dituntut minta maaf ke publik. Pasalnya, anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai politikus Partai Golkar itu, belum dapat menepati janji, yaitu terkait stok dan harga minyak goreng (migor) curah yang dijanjikan aman terkendali. Kondisi itu sekaligus mengindikasikan bahwa pemerintah belum mampu mengatasi ulah mafia dan spekulan minyak goreng.


"Untuk kesekian kalinya janji Menperin kembali diingkari. Terbukti, tanggal 4 April, sesuai waktu yang dijanjikan, minyak goreng curah tidak aman terkendali. Padahal sebelumnya Menperin berjanji, paling lambat pada tanggal 4 April 2022, masih awal Ramadhan 1443 Hijriah soal minyak goreng ini sudah dapat dituntaskan. Namun kenyataannya sangat berbeda," ujar Mulyanto dalam pesan singkatnya seperti dikutip dari laman resmi DPR RI, Rabu (6/4/2022).


Dari pantauan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, Senin (4/6/2022), harga rata-rata nasional minyak goreng curah Rp20.050 per kg. Di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur masing-masing Rp23.350; Rp22.800; Rp20.200; dan Rp20.900 per kg. Angka tersebut masih jauh di atas HET (Harga eceran tertinggi) yang sebesar Rp15.500.


Itu berarti, minyak goreng untuk kebutuhan masyarakat menengah ke bawah dalam bulan puasa ini, belum aman-terkendali, bahkan dalam minggu ini malah cenderung naik. Karena itulah Mulyanto bilang, bisa saja angka-angka produksi yang disampaikan pengusaha nakal hanya fiktif belaka. Sementara dana subsidi yang dipakai untuk menutupi harga keekonomian tersebut menguap.


Menurut Mulyanto, dapat disimpulkan kondisi sekarang telah merugikan keuangan negara. Karenanya, kata Legislator dapil Banten IIl itu, hal yang terjadi tersebut pantas untuk diusut tuntas dan ditindak tegas. Bila tidak, maka kita akan terus menjadi bulan-bulanan permainan pengusaha nakal minyak goreng. “Pemerintah terkesan disandera oleh para mafia ini, dan tidak mampu berbuat apa-apa untuk menekan harga migor di bawah HET."


Mulyanto menilai, intervensi kebijakan pemerintah terbukti mandul. Kalau berhasil, kata politikus PKS ini, tentu kita tidak perlu merogoh APBN untuk mengucurkan bantuan langsung tunai sebesar Rp300 ribu per orang untuk bantuan minyak goreng. “Program BLT minyak goreng ini sekaligus menunjukkan, bahwa Menperin belum berhasil dengan janji-janjinya.” ***