EmitenNews.com - Di tengah bisingnya wacana publik yang sering kali memosisikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) layaknya sumur tanpa dasar untuk mendanai janji kampanye, obrolan soal tata kelola kas negara sering kali kehilangan pijakan realitasnya. Padahal, pasar keuangan tidak pernah tidur, dan mereka punya cara sendiri untuk menghukum ekspektasi fiskal yang tidak rasional.

Hukuman itu kini mulai terlihat pada pergerakan nilai tukar uang kita. Melansir laporan dari kanal berita IDX Channel (@idx_channel), mantan Menteri Keuangan M. Chatib Basri dalam ajang Grab Business Forum di Jakarta (9/6/2026) membeberkan sebuah realitas pahit: anjloknya nilai tukar rupiah belakangan ini tidak bisa lagi sekadar disalahkan pada urusan fundamental ekspor-impor atau naik-turunnya suku bunga global.

Akar masalahnya bermuara pada satu hal pokok: kredibilitas fiskal.

"Yang bisa menjelaskan pelemahan rupiah faktor yang paling besar itu adalah risiko dari fiskal, di mana sekitar 23 persen pelemahannya sebetulnya bisa dijelaskan oleh pergerakan Credit Default Swap (CDS)," ujar Chatib Basri.

Sebagai catatan, CDS adalah instrumen asuransi terhadap risiko gagal bayar utang sebuah negara (sovereign risk). Memburuknya angka CDS mencerminkan memudarnya tingkat kepercayaan investor. Ketika investor merasa kas negara mulai terbebani oleh janji-janji atau pengeluaran yang tidak produktif, premi risiko (CDS) akan naik, dan otomatis mereka akan melepas aset berbasis Rupiah.

Lantas, bagaimana otoritas fiskal harus merespons situasi ini? Dalam cuplikan pemaparan di forum yang sama (didokumentasikan oleh @totalpolitikcom), Chatib Basri mengingatkan bahwa siapapun yang duduk di kursi Menteri Keuangan tidak memiliki tongkat ajaib. 

Jika kita mengupas birokrasi ini kembali ke prinsip dasarnya (first principles), urusan dompet negara itu sangat kaku dan terikat pada persamaan absolut: Pengeluaran dikurangi Pendapatan sama dengan Utang.

Persamaan itu mengunci Menteri Keuangan ke dalam tiga pilihan yang serba "mentok": naikkan pendapatan, tambah utang, atau potong belanja. 

Tiga Tombol yang Serba Salah di Ruang Fiskal

  1. Tombol Pendapatan: Memerah Sapi yang Sedang Sakit

Secara logika warung kopi, jika negara butuh uang untuk menutup defisit agar CDS tidak makin liar, pungutlah pajak lebih banyak. Namun, menaikkan tarif pajak di saat laju pertumbuhan ekonomi sedang butuh stimulus justru akan mencekik roda ekonomi riil. 

Oleh karena itu, opsi yang paling rasional bukanlah menaikkan beban tarifnya, melainkan memperbaiki cara menagihnya (tax administration reform) untuk memperlebar jaring kepatuhan pembayar pajak.