Tahun 2024, Kredit Masyarakat di Paylater Tembus Rp21,77 Triliun
Ilustrasi ajakan penggunaan paylater. Dok. Tribunnews.
EmitenNews.com - Ada kenaikan pengguna fitur Buy Now Pay Later (BNPL) di penghujung 2024. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat hal itu ditandai dengan penyaluran kredit paylater perbankan per November 2024 mencapai Rp21,77 triliun. Relatif masih minim dibandingkan dengan kinerja perbankan secara keseluruhan, yang total kreditnya mencapai Rp7.717 triliun. Kredit paylater hanya mengambil porsi sekitar 0,2%.
Produk kredit BNPL mencatatkan pertumbuhan tinggi secara tahunan. Per November 2024 debit kredit BNPL tumbuh mencapai 42,68% secara tahunan (year-on-year/yoy).
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan hal tersebut dalam Konferensi Pers RDK Bulanan (RDKB) Desember 2024, seperti dikutip melalui siaran telekonferensi, Selasa (7/1/2025).
Meski demikian, penyaluran ini relatif masih minim dibandingkan dengan kinerja perbankan secara keseluruhan, yang total kreditnya mencapai Rp 7.717 triliun. Kredit paylater hanya mengambil porsi sekitar 0,2%.
Pada Oktober 2024 kredit BNPL mencatatkan pertumbuhan 47,92% menjadi Rp21,70 triliun dengan jumlah rekening 24,51 juta. Oktober tahun sebelumnya tercatat 23,27 juta rekening.
"Ini menunjukkan bahwa memang bank sendiri melaksanakan ekspansi kredit terkait dengan konsumsi cukup signifikan melalui paylater," ujarnya.
Kondisi ini juga menunjukkan perhatian perbankan Indonesia saat ini melihat kebutuhan masyarakat secara umumnya. Dalam hal ini kredit dengan jumlah kecil.
Bisa dibilang secara umum paylater merupakan sistem pinjaman online tanpa menggunakan kartu kredit. Layanan ini cukup memudahkan konsumen untuk digunakan saat itu juga. Nantinya, konsumen akan membayar tagihannya di kemudian hari. ***
Related News
Penguatan Dolar AS Turunkan ICP November Jadi USD62,83 Per Barel
Harga Emas Antam Naik Rp6.000 per Gram
Siap Tampung Keluhan Dunia Usaha, Pemerintah Buka Kanal Aduan P2SP
Kasus Korupsi Laptop Chromebook, Jaksa Ungkap 25 Pihak yang Diperkaya
Pemerintah Pastikan Bea Keluar Batu Bara Berlaku Mulai Januari 2026
Jusuf Kalla: Hilirisasi Belum Banyak Beri Manfaat Rakyat





