EmitenNews.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dengan pelaku usaha dapat mewujudkan perbaikan ekonomi, bahkan di masa tersulit sekalipun seperti pandemi.


"Indonesia telah mengelola pandemi Covid-19 dengan sangat baik. Namun dalam proses pemulihan kita juga melihat adanya tantangan-tantangan baru. Di tahun 2023, tantangan telah bergeser dari risiko kesehatan menjadi risiko finansial dan geopolitik," kata Menkeu saat melakukan kunjungan kerja ke Cikarang, Jumat (27/01).


Dalam dialog dengan para pelaku usaha pengguna jasa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang berasal dari wilayah Cikarang, Bekasi, dan Purwakarta Menkeu menjelaskan dunia tengah menghadapi ancaman disrupsi ekonomi, kenaikan harga komoditas, inflasi, merosotnya kondisi sosial, dan pelemahan ekonomi yang berimbas terhadap ketahanan pangan dan energi, serta perubahan global supply chain yang di beberapa negara telah memicu gerak inflasi.


Untuk mampu melewati kondisi tersebut, Menkeu mengatakan bahwa pemerintah dan pelaku usaha harus terus berkolaborasi serta mampu menangkap sinyal anomali untuk dapat diterjemahkan dalam formula kebijakan yang tepat. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai akan terus berupaya mendukung para pelaku usaha dengan beberapa kebijakan strategis, di antaranya memberikan fasilitas dan insentif di bidang kepabeanan, berupa fasilitas kawasan berikat (KB) dan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE).


Selain menggelar dialog dengan para pelaku usaha, dalam kunjungan tersebut Menkeu juga berkesempatan meninjau Cikarang Dry Port (CDP) untuk melihat proses bisnis dan aktivitas tempat penimbunan sementara (TPS). Berada di wilayah pengawasan Kantor Bea Cukai Cikarang, CDP telah beroperasi sejak 2010 dan merupakan bagian dari program pemerintah, yaitu Customs Advance Trade System dan Indonesian Blue Print Logistics guna menyederhanakan dan meningkatkan daya saing logistik Indonesia.(*)