EmitenNews.com - Pada satu sisi, Republik ini mengejar impian menyediakan jutaan rumah rakyat, sekaligus menggeliatkan sektor properti. Pada sisi lain, keuangan global sangat getol pada teknologi berbasis blockchain (teknologi pencatatan digital terdistribusi yang aman dan transparan) dan tokenisasi asset (mengubahan kepemilikan aset menjadi unit-unit digital yang diperjualbelikan).

Fenomena ini menggeser fokus dari aset kripto spekulatif ke aset rill, khususnya properti, yang dapat dipertautkan untuk menggagas inovasi investasi properti 2026 baru yang lebih inklusif, likuid dan menarik bagi investor asing dan lokal.

Tidak diragukan bahwa pasar real estate Indonesia merupakan salah satu pilar ekonomi negara. Ironisnya, strategi investasi properti masih konvensional. Modal besar, likuiditas rendah dan pada praktiknya hanya diakses kelas menengah ke atas. Bagi kebanyakan orang, investasi properti tidak sama dengan kepemilikan fraksional portofolio aset produktif, tetapi hanya kepemilikan satu unit rumah. Padahal, kepemilikan aset fisik dapat dibagi menjadi unit-unit digital kecil yang mudah diperdagangkan dengan menggunakan blockchain. Disinilah terdapat peluang Indonesia untuk memanfaatkan tokenisasi secara efisien untuk menghubungkan modal dengan sektor properti domestik.

Beton Menjadi Token

Pada dasarnya, tokenisasi adalah proses mengubah hak ekonomi aset, seperti hotel, gedung perkantoran, proyek perumahan dan sebagainya, menjadi token digital di dalam infrastruktur blockchain. Setiap token mewakili bagian kepemilikan dari nominal tertentu. Aset yang bernilai besar dapat dipecah menjadi bagian-bagian lebih kecil yang dapat diakses investor dengan level keuangan yang berbeda. Ini merupakan inovasi teknologi.

Mengapa? Pertama, tokenisasi dapat membuat investasi menjadi lebih mudah. Pada umumnya, kepemilikan properti investasi hanya dapat dilakukan oleh institusi atau individu dengan dana yang besar. Namun, dengan menggunakan token, semua orang dapat memiliki sebagian kecil dari proyek properti. Dengan tata kelola yang baik, investasi yang awalnya membutuhkan rupiah besar dapat dikurangi dengan platform digital.

Kedua, tokenisasi mampu meningkatkan transparansi dan likuiditas dalam pembiayaan properti. Harga terbentuk lebih dinamis karena token mewakili hak atas properti yang dapat diperjual-belikan di pasar sekunder. Proses transaksi disimpan blockchain dan sulit dimanipulasi membuat pengelolan aset menjadi akuntabel.

Ketiga, tokenisasi sejalan dengan agenda peningkatan inklusi dan reformasi sektor keuangan. Otoritas keuangan dapat memulai dengan menyiapkan ruang uji coba yang terarah untuk memastikan inovasi tokenisasi berjalan dalam koridor pengawasan yang aman. Pendekatan ini membuka peluang bagi Indonesia untuk menghubungkan kebutuhan sektor riil dengan sumber pendanaan baru, sambil tetap menjaga perlindungan konsumen dan keamanan data.

Dengan demikian, Indonesia berpotensi menarik dana segar dari investor baru, demi mendukung proyek properti jika nilai pasar properti dapat ditokenisasi. Sektor properti yang lebih likuid dan terhubung ke ekosistem keuangan digital tentu mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan basis pajak dan lapangan kerja.

Tokenisasi properti merupakan transformasi paradigma, mengubah properti sebagai aset "statis" menjadi instrumen keuangan dinamis. Indonesia sebagai negara dengan populasi usia muda yang besar, penetrasi internet yang tinggi dan kebutuhan pembiayaan perumahan yang juga besar, urgen dan krusial mengadopsi model ini. Tentu, ini membutuhkan tata kelola yang kuat dan regulasi progresif, namun tetap prudent.

Dengan ungkapan lain dapat dikatakan bahwa pemanfaatan teknologi harus diimbangi dengan peraturan yang jelas. Otoritas keuangan harus menetapkan siapa yang berhak menerbitkan token berbasis asset; bagaimana kustodian dan pencatatan hak investor; bagaimana mengawasi aliran dana; dan, bagaimana menyelesaikan sengketa jika terdapat perkara.

Jika tidak, tokenisasi properti berisiko menjadi ladang baru munculnya spekulasi, penipuan dan praktik-praktik yang merugikan masyarakat.

The last but not least, perlu juga dipastikan langkah untuk mengantisipasi ketidaksesuaian harga token dengan nilai dasar aset, menghindari kualitas pengungkapan informasi yang buruk, dan menjaga potensi kegagalan proyek fisik sejak awal. Transparansi, due diligence dan mekanisme perlindungan investor merupakan kata kuncinya. Sementara, bank, perusahaan pembiayaan, pengembang dan fintech harus memperkuat manajemen risiko.

Jika dirancang dengan benar, tokenisasi properti dapat menjadi jembatan antara ambisi menyediakan rumah rakyat dan kebutuhan memperkuat sektor keuangan nasional. Beton yang selama ini hanya kita lihat sebagai tembok dan tiang dapat “dibagi” menjadi token yang membuka akses kepemilikan bagi lebih banyak warga. Inilah saatnya inovasi teknologi tidak hanya mengejar sensasi, tetapi berkontribusi pada pemerataan kesempatan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih adil bagi seluruh warga Republik ini.