EmitenNews.com - Pemerintah saat ini tengah melakukan percepatan untuk program pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (Jargas). Bahkan, Kementerian ESDM memberikan kesempatan bagi seluruh badan usaha untuk dapat terlibat untuk program tersebut dengan skema antara pemerintah dan badan usaha yang akan dimulai pada tahun 2025 mendatang.

Hal tersebut ditandai dengan mulai dilakukannya serangkaian persiapan untuk merevisi aturan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil. Revisi aturan tersebut dilakukan untuk dapat memasukan skema Kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Melihat rencana tersebut, PT Kian Santang Muliatama Tbk (RGAS) menyambut baik skema pendanaan. Perseroan pun berkomitmen untuk dapat membantu pemerintah dalam mencapai target sambungan gas rumah tangga yang dicanangkan mencapai 4 juta sambungan.

Direktur Utama PT Kian Santang Muliatama Tbk Edy Nurhamid Amin menjelaskan bahwa, perseroan menawarkan beragam solusi kepada pemerintah agar target pembangunan jargas bisa dicapai. Harapannya, solusi ini dapat diterima baik oleh pemerintah dan program tersebut dapat berjalan dengan maksimal ke depannya. Hal ini disampaikan langsung usai perseroan melakukan sharing session dengan BPH Migas di Bandung pada 24 November 2023.

“Pertama, kami (RGAS) meminta kepada pemerintah untuk perlunya melakukan sosialisasi mengenai city gas dengan melibatkan peran swasta dan komunitas masyarakat, karena pemahaman masyarakat tentang city gas masih rendah. Kedua, untuk mempercepat program tersebut pemerintah harus menggandeng pihak swasta dan mengedepankan produk – produk dalam negeri guna menekan biaya investasi dan peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat”, ujarnya usai sharing session Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga dengan BPH Migas di Bandung, pekan lalu.

Edy juga menekankan, dengan adanya program KPBU dengan swasta untuk pembangunan jaringan gas rumah tangga ini menunjukan komitmen pemerintah dalam melibatkan seluruh stakeholder untuk bisa mencapai target ambisius tersebut.
“KPBU ini dapat menjadi pintu gerbang bagi perusahaan swasta seperti kami (RGAS) untuk bisa berpartisipasi dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Karena, selama ini yang dilibatkan hanya perusahaan BUMN saja”, tutupnya.

Hingga saat ini target Jargas terpasang baru sekitar 1 juta SR atau sekitar 25 persen dari target yakni 4 juta sambungan rumah tangga. Apalagi, pada tahun 2023 pemerintah tidak mengalokasikan anggaran APBN untuk jaringan gas rumah tangga tersebut. Ke depannya diharapkan untuk kembali mengalokasikan anggaran dari APBN untuk pembangunan jaringan gas rumah tangga disamping PGN dan program KPBU swasta.