EmitenNews.com - Bursa Karbon Indonesia terus menggeliat. Per Jumat (22/8/2025), sejak diluncurkan 26 September 2023, IDXCarbon mencatatkan total nilai transaksi karbon sebesar Rp78,37 miliar. Volume transaksi karbon tercatat sebanyak 1.604.781 ton ekuivalen (CO2e) per 22 Agustus 2025, dengan frekuensi transaksi karbon sebanyak 281 kali transaksi.

“Walaupun transaksi kebanyakan dari perusahaan tercatat dan anak perusahaan, tetapi pengguna jasa makin bervariasi. Termasuk banyaknya pelaku pasar karbon yang mulai meritelkan, untuk perdagangan karbon ini,” ujar Kepala Divisi Pengembangan Bisnis 2 PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Ignatius Denny Wicaksono di Jakarta, Senin (25/8/2025).

Dalam kegiatan Edukasi Wartawan terkait Update Bursa Karbon Indonesia, Denny Wicaksono mengungkapkan ada sebanyak 119 Pengguna Jasa Bursa Karbon (PJBK) per 22 Agustus 2025, dengan jumlah proyek yang tercatat di IDXCarbon total sebanyak 8 proyek.

Penggunaan karbon kredit sebagai offset emisi (retirement) tercatat sebanyak 981.323 tCO2e, dengan penerima manfaat sebanyak 1.367 entitas, yang terdiri dari 1.124 individu, 229 institusi, dan sebanyak 14 events.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan bahwa pemahaman yang baik menjadi kunci untuk mendorong partisipasi lebih luas dari seluruh pelaku sektor jasa keuangan (SJK) dalam perdagangan karbon.

Menteri Lingkungan Hidup ajak para gubernur bahas potensi karbon

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan bakal mengumpulkan gubernur seluruh Indonesia untuk membahas potensi karbon yang bisa ditawarkan saat Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP30) di Brazil.

“Saya mengundang kehadiran para gubernur. Kita lakukan negosiasi, mari kita promosikan, kita jual potensi karbon kita pada acara COP30 di Brazil beberapa bulan ke depan ini,” kata Menteri LH  Hanif Faisol Nurofiq dalam pidato secara daring di Denpasar, Senin (25/8/2025).

Dalam kegiatan Pekan Iklim Bali 2025 itu, Hanif Faisol menjelaskan pada COP30 nanti Indonesia mengambil tema High Integrity Carbon dalam rangka pengurangan emisi gas rumah kaca. Ini menunjukkan bahwa Indonesia telah menyiapkan diri menjadi negara yang menghadirkan kepatuhan terkait dengan Paris Agreement di dalam pasar karbon.

Karena itu, Menteri LH membutuhkan keseriusan pimpinan-pimpinan provinsi untuk menyampaikan potensi-potensinya yang bisa akselerasi melalui pasar karbon global.

Sejauh ini Indonesia telah mendapat pengakuan pasar karbon dan telah berkembang secara global. Karena itu, semestinya tidak ada lagi kendala-kendala dalam upaya menghadirkan pendanaan yang mencukupi lewat perdagangan karbon internasional. Apalagi, kesempatan promosi pada COP30 di Brazil ada di depan mata.

Keterlibatan para kepala daerah diperlukan, agar di tingkat provinsi tidak menjadi pencari rente yang hanya ingin mengambil keuntungan dari bantuan pembiayaan global. Bantuan dari potensi karbon yang ada di Indonesia harus dikembalikan dananya untuk mengembalikan kondisi iklim.

 

“Saya mensinyalir di antara kita masih berlaku sebagai rentseeker-rentseeker yang menggunakan keuntungan-keuntungan pribadi dalam melihat situasi potensi karbon yang ada di Indonesia,” kata Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq. ***