EmitenNews.com - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), atau BRI, mengapresiasi disahkannya Undang-Undang (UU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) oleh DPR pada Selasa (20/9/2022). Pengesahan UU PDP menjadi momentum yang baik bagi BRI untuk semakin memperkuat aspek pengamanan data pribadi. Juga diharapkan dapat semakin meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap berbagai layanan keuangan, khususnya di BRI.


Dalam keterangannya Selasa (27/9/2022), Direktur Digital dan IT BRI Arga M. Nugraha menyambut baik kehadiran regulasi tersebut sebagai upaya penguatan regulasi aspek keamanan data. Hal tersebut juga diharapkan dapat semakin meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap berbagai layanan keuangan, khususnya di BRI.


Bagi BRI, keamanan data pribadi nasabah, merupakan aspek yang sangat penting bagi BRI. Pasalnya, hal tersebut merupakan sebuah amanah yang dipercayakan oleh nasabah BRI. BRI mengambil langkah-langkah untuk memastikan keamanan data pribadi nasabah, sejalan dengan beberapa peraturan pemerintah dan regulator.


Di antaranya, kerahasiaan privasi data nasabah yang diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Jasa Keuangan (yang disempurnakan dengan POJK Nomor 31/POJK.07/2020 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Konsumen dan Pelayanan Publik di Jasa Keuangan) dan SEOJK Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, serta pemberlakukan UU PDP (Undang-undang Perlindungan Data Pribadi) yang baru saja disahkan.


Arga menyatakan, amanah dan regulasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan konkrit dalam memastikan keamanan data nasabah. Antara lain penerbitan kebijakan internal, termasuk kewajiban dan sanksi bagi pekerja serta para partner dan vendor dalam menjaga data, juga pembentukan organ CISO (Chief Information Security Officer).


“Kami juga melakukan penguatan dari sisi perangkat keamanan jaringan dan penggunaan teknologi seperti Data Loss Prevention (DLP). Network security assessment dan penetration testing juga selalu kami lakukan untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan,” jelas Arga.


Menurut Agra, satu hal yang juga dikedepankan adalah kolaborasi antarinstitusi, termasuk regulator lintas-industri, untuk melakukan pertukaran pengetahuan serta informasi modus kejahatan dan serangan siber dan juga untuk edukasi masyarakat. Semua itu dilakukan agar manfaat penguatan ketahanan secara sistemik diperoleh oleh seluruh industri.


“Kejahatan siber sudah dilakukan secara kolektif dan terorganisasi, sudah sewajarnya kita melakukan hal serupa sebagai bagian dari defensive measures industri jasa keuangan,” ungkapnya.


Terkait dengan pengembangan IT yang didalamnya termasuk pengembangan aspek keamanan data nasabah, Agra menjelaskan, BRI akan mengeluarkan biaya yang cukup dan memadai untuk melakukan pengamanan teknologi digitalnya. “Ini kami kaitkan juga dengan profil risiko kami serta profil risiko nasabah agar mendapatkan cost effectiveness-nya. Sebagai rule-of-thumb, common practice-nya adalah sekitar 30% dari IT spending dialokasikan untuk IT security.”


BRI juga secara proaktif konsisten melakukan edukasi pengamanan data pribadi kepada Insan BRILian (Pekerja BRI) dan masyarakat. Agra memastikan, BRI terus melakukan edukasi kepada pekerja dan nasabah BRI mengenai pengamanan data perbankan nasabah serta cara melakukan transaksi yang aman.


“Edukasi tersebut dilakukan melalui berbagai media, antara lain melalui media sosial resmi BRI dan media massa, serta edukasi kepada nasabah saat nasabah datang ke Unit Kerja BRI," kata Direktur Digital dan IT BRI Arga M. Nugraha. ***