EmitenNews.com - Hingga September 2026, utang pemerintah Indonesia mencapai Rp10.326,93 triliun. Meski secara nominal terus berada di atas Rp10.000 triliun, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) justru mengalami penurunan. Terbesar didominasi oleh kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) Rp8.962,40 triliun. 

Kementerian Keuangan mencatat, rasio utang pemerintah mencapai 40,30 persen terhadap PDB per September 2026. Ada penurunan dibandingkan posisi Juni 2026 yang sebesar 41,26 persen terhadap PDB. 

Dalam keterangannya yang dikutip Ahad (8/11/2026), Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Suminto mengatakan, penurunan rasio utang tersebut mencerminkan kehati-hatian pemerintah dalam mengelola pembiayaan negara. Ia memastikan, hal itu sejalan dengan kehati-hatian dalam pengelolaan utang dan strategi yang terukur serta pertumbuhan ekonomi yang kuat.

Dari rinciannya diketahui utang tersebut didominasi oleh kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp8.962,40 triliun. Lalu, utang pemerintah dalam bentuk pinjaman tercatat sebesar Rp1.364,53 triliun. 

Penurunan rasio utang terhadap PDB tidak terlepas dari peningkatan PDB nominal yang ditopang aktivitas ekonomi domestik serta percepatan belanja pemerintah. Dengan meningkatnya nilai PDB nominal, rasio utang terhadap ukuran perekonomian nasional dapat menurun meskipun nilai utang secara nominal tetap besar. 

Pemerintah berkomitmen menjaga rasio utang pada tingkat yang terkendali. Pemerintah juga memastikan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilakukan secara efisien agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kesinambungan fiskal. ***