Wamenkeu Akui Pemerataan Ekonomi Antardaerah Masih Jadi Tantangan
EmitenNews.com - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengakui bahwa distribusi pemerataan ekonomi dan konvergensi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) antardaerah masih menjadi tantangan utama perekonomian Indonesia.
Menurutnya, pemerataan tersebut dapat atasi melalui pembangunan infrastruktur transportasi dan energi, serta mendorong pusat pertumbuhan ekonomi baru yang bersumber dari industrialisasi dan digitalisasi.
"Kita tidak ada keraguan bahwa yang namanya pertumbuhan ekonomi, kita harus cari sumber-sumber baru," kata Suahasil dalam Regional Chief Economist Forum di Nusa Dua, Bali, Jumat.
Suahasil menilai, industrialisasi Indonesia tercermin dari potensi modern sektor primer seperti pertanian, tambang, perkebunan seiring perubahan struktur ekonomi menuju sektor sekunder dan tersier.
Kemudian digitalisasi juga dapat dilihat dari proses perubahan bisnis yang mendorong efisiensi dan produk atau layanan baru yang lebih spesifik, contohnya pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence).
Menurutnya, sinergi regional saat ini diarahkan menuju status standar pelayanan minimum yang mana daerah memiliki pemerataan akses dan mutu pelayanan publik pada sektor pendidikan, kesehatan, pengembangan diri, kesempatan kerja, sosial, pensiun dan jaminan hari tua.
Oleh karena itu dibutuhkan adanya pengelolaan risiko yang baik. Kebutuhan mencapai keseimbangan pengelolaan risiko jangka pendek dan jangka panjang, sekaligus membangun faktor fundamental yaitu sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, dan institusional.
"APBN harus senantiasa menjadi alat alokasi, distribusi, dan stabilisasi, dan perlu dijaga akuntabilitasnya," ujarnya.(*)
Related News
Purbaya: Lewat Batas, Anggaran Tak Terpakai, Kita Tarik atau Hangus!
Jelang Tutup Tahun, DJP Rilis Sudah 11 Juta WP Aktivasi Coretax
Harga Emas Antam Hari ini Tetap di Rp2.501.000 per Gram
Ekonom: Perlu Evaluasi Ulang Kebijakan Sebelum Implementasi B50
Menteri Rosan Ungkap, Realisasi Investasi 2025 Tembus Rp1.905 Triliun
BI Rate 2025 vs 2024, Bagaimana Arah Kebijakan Bank Indonesia di 2026?





