EmitenNews.com - Maraknya perilaku tidak terpuji, bahkan aktivitas kriminal dan pelanggaran hukum yang dilakukan wisatawan mancanegara (wisman) di Bali menjadi sorotan di media sosial dan platform berita. Terbaru adalah terungkapnya sindikat produsen narkoba, dan pelakunya ternyata wisman yang menyalahgunakan visa kunjungan wisata. DPD RI minta stakeholder pariwisata merespon masalah itu segera, jangan sampai merugikan daerah.

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, masalah sosial di sektor pariwisata ini bisa menjelma menjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berat. Ia mengimbau dengan tegas kepada pihak terkait untuk mengupayakan mitigasi dan proteksi destinasi wisata secara maksimal. 

"Ini harus menjadi perhatian semua stakeholder Pariwisata. Salah satunya kasus wisatawan jadi bandar narkotika di Bali, ini ironi industri pariwisata. Sebab, kasus ini muncul di Bali, salah satu ikon pariwisata dunia. Dampak negatif yang ditimbulkannya tentu sangat besar. Pariwisata itu sangat sensitif, ada gangguan sedikit saja bisa langsung berimbas ke mana-mana," kata mantan Ketua Kadinda Jatim itu setibanya di Denpasar, Bali, Selasa (28/5/2024), untuk menghadiri FGD tentang Kebudayaan.

Sebagai informasi, FGD tersebut rencananya akan dilaksanakan pada hari Rabu, 29 Mei 2024, di kantor perwakilan DPD RI Provinsi Bali,  dengan tema, “Kebudayaan Sebagai Jati Diri Bangsa: Tantangan Global, Ketahanan Budaya dan Pancasila”. 

Dampak yang ditimbulkan dari perilaku negatif yang menjurus ke tindak kriminal oleh para wisatawan mancanegara di Bali dapat memunculkan perasaan tidak aman pada destinasi wisata. Dampak jangka panjangnya, penurunan indeks kenyamanan dan keamanan destinasi, yang akibatnya dapat menurunkan angka kunjungan wisatawan. Hal buruk lainnya adalah rusaknya citra dan reputasi destinasi wisata Bali.

Impact negatif berikutnya, tentunya problem ekonomi. Jika jumlah wisatawan dari kalangan menengah atas menurun, maka aktivitas ekonomi juga akan terdampak. Karena daya beli turun akibat transaksi dalam jumlah besar juga berkurang. Pada akhirnya yang dirugikan juga Bali dan Indonesia. 

Senator asal Jawa Timur itu menyarankan, agar penguatan keamanan dan pengawasan ditingkatkan. Langkah ini bisa dijalankan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas personel keamanan di destinasi. Sekaligus adanya call center pariwisata.

"Penggunaan CCTV secara masif saya rasa mutlak diperlukan. Upaya preventif lainnya adalah pelatihan dan kolaborasi semua stakeholder pariwisata," sambungnya.

LaNyalla juga meminta kepada pihak terkait mengedepankan pendidikan dan menumbuhkan kesadaran. LaNyalla setuju Indonesia harus mengejar target peningkatan jumlah wisman. Tetapi di satu sisi juga mengatur mereka dengan baik. Seperti dilakukan beberapa negara lain. 

Seperti diketahui, banyak unggahan di media sosial maupun platform media mainstream terkait kelakuan buruk wisatawan mancanegara. Bahkan sejumlah netizen menyebut Bali sedang dijajah dan dilecehkan oleh wisman. Mulai dari kelakuan wisman yang ugal-ugalan di jalan, penampilan tak sopan, aksi mesum di tempat terbuka, bahkan mengotori tempat ibadah penduduk Bali. ***