EmitenNews.com - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen kuat dalam pemberantasan judi online. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menekankan komitmen terus memperjuangkan pemberantasan judi online atau judol sebagai prioritas utama. Dalam 10 hari Kabinet Merah Putih, Kementerian Komdigi telah menutup 187 ribu situs judol.

“Pengungkapan angka ini bukan berarti prestasi. Tidak. Tetapi, ada kenaikan tajam dalam 10 hari terakhir yang akan kita tambah terus,” kata Menteri Meutya Hafid usai bertemu Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (1/11/2024). 

Selama judi online eksis, menurut Meutya Hafid maka apa yang dilakukan pemerintah bukan merupakan sebuah prestasi.

Untuk mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan siber, termasuk judol. Meutya Hafid berencana menambah anggota pengawas ruang digital. Mantan wartawan ini juga berjanji memberikan laporan rutin mengenai situs-situs yang berhasil ditutup, baik mingguan maupun harian. Tujuannya, urai mantan Ketua Komisi I DPR RI ini, memudahkan masyarakat mengawasi kinerja kementerian. 

“Ini juga sebagai evaluasi kami, kalau sampai turun masyarakat bisa melihat kenapa turun. Jadi tolong terus kami diawasi,” ujar politikus Partai Golkar ini.

Menkomdigi Meutya Hafid mengeluarkan instruksi khusus mengenai upaya pemberantasan praktik judi daring atau judi online di lingkungan kementeriannya. Dalam keterangan resminya, Jumat, Instruksi Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 2 Tahun 2024 mencakup upaya untuk mendukung penegakan pemberantasan judi online di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital.

"Instruksi ini merupakan langkah atau wujud komitmen Kemkomdigi terhadap pemberantasan judi online, yang dimulai dari lingkup internal kementerian," kata Menkomdigi mengenai instruksi yang ditujukan kepada seluruh pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, dan pegawai di kementeriannya.

Menkomdigi menginstruksikan seluruh pegawai kementerian untuk melaksanakan dan menaati Pakta Integritas tentang Pemberantasan Kegiatan Perjudian Daring. Pakta integritas yang ditandatangani oleh para pegawai kementerian pada Juli 2024 antara lain berisi penolakan terhadap segala bentuk aktivitas perjudian daring.

Menkomdigi juga menegaskan larangan bagi pegawai kementerian berkomunikasi, mempengaruhi, dan mendistribusikan segala bentuk aktivitas dan muatan terkait perjudian daring.

"Instruksi ini diambil sebagai bentuk nyata dari komitmen Kementerian Komunikasi dan Digital dalam mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi masyarakat dari dampak judi online," katanya.

Instruksi Menteri Komunikasi dan Digital yang diberlakukan mulai 1 November 2024 diharapkan menjadi langkah awal yang kuat untuk melanjutkan upaya pemberantasan praktik judi daring. 

Bagi yang tidak mengindahkan instruksi tersebut, Menteri Meutya Hafid memastikan da sanksi, sampai pemecatan. ***