EmitenNews.com - Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapat komitmen dari para pengusaha sawit yang disebut-sebut menunggak pajak hingga Rp300 triliun. Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Sujono Djojohadikusumo, yang juga adik Presiden Prabowo Subianto memastikan, negara mendapat potensi pemasukan dari pengusaha sawit yang mengemplang pajak atau tidak membayar pajak.

Kepada pers, di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (24/10/2024), Hashim Sujono Djojohadikusumo mengatakan, dalam waktu dekat para pengusaha tersebut akan menyetor Rp189 triliun untuk tahap pertama. Ia mengaku sudah melaporkan hal itu kepada Prabowo.

“Sudah dikasih laporan ke Pak Prabowo, yang segera bisa dibayar Rp189 triliun dalam waktu singkat. Tapi, tahun ini atau tahun depan, bisa tambah Rp 120 triliun lagi, sehingga Rp300 triliun itu masuk ke kas negara,” ujar Hashim Djojohadikusumo.

Para pengusaha yang melanggar pajak tersebut, diidentifikasi tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan tidak memiliki rekening di Indonesia. Terdapat setidaknya 25 pengusaha yang tidak memiliki NPWP dan 15 pengusaha yang tidak mempunyai rekening bank yang berada di Tanah Air.

Pihak Kejaksaan Agung siap bertindak untuk mengawal masalah ini, dan membawa siapa pun yang bandel ke jalur hukum. Hashim Djojohadikusumo bercanda, mereka,  pengusaha-pengusaha nakal, yang mudah-mudahan tidak ada di Kadin. “Ada 300 lebih yang nakal.”

Sebelumnya, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono mengungkapkan, pihaknya siap memberi penjelasan kepada pemerintahan baru mengenai persoalan industri kelapa sawit hingga duduk persoalan tudingan pengusaha kelapa sawit yang belum membayar pajak. Gapki berharap bisa segera menghadap Presiden Prabowo.

Eddy Martono ingin menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya hingga muncul isu pengusaha sawit mengemplang pajak. “Bukan hanya persoalan ini, kami juga akan menjelaskan kepada Presiden secara keseluruhan tantangan yang dihadapi industri sawit baik di dalam maupun di luar negeri.”

Menurut Eddy Martono, Gapki selalu mendengarkan berbagai masukan dari pemerintah termasuk tudingan adanya pengusaha sawit nakal yang merugikan keuangan negara Rp300 triliun. Karena itu, Gapki berharap segera bisa menghadap Prabowo untuk menjelaskan berbagai potensi strategis, tantangan termasuk tudingan dugaan kebocoran keuangan di industri kelapa sawit tersebut.

Seperti diketahui adalah pengusaha Hashim Djojohadikusumo, yang melempar isu soal adanya pengusaha nakal yang ngemplang pajak hingga Rp300 triliun itu. Dalam acara Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, Jakarta, pada 7 Oktober 2024 itu, Hashim mengemukakan, kebocoran pajak Rp300 triliun tersebut karena ada pengusaha sawit yang membuka perkebunan sawit dan belum membayar pajak. 

Hashim Djojohadikusumo memastikan, pemerintah baru yang dipimpin oleh Prabowo Subianto akan berupaya memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Salah satu potensi penerimaan negara, yang akan dikejar pemerintah adalah pajak dari para pengusaha sawit tersebut. ***