Ahli Epidemiologi Kritik Tes PCR Habiskan Rp15 Triliun, Mending untuk Vaksinasi
EmitenNews.com - Ini kritik atas banyaknya anggaran yang dihabiskan untuk keperluan tes Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR). Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Masdalina Pane mengungkapkan, selama pandemi Covid-19, anggaran yang sudah dihabiskan masyarakat untuk keperluan tes PCR mencapai Rp15 triliun. Anggaran sebesar itu mendingan digunakan untuk mengoptimalkan program vaksinasi virus Corona.
Dalam keterangannya kepada pers, Senin (1/11/2021), Masdalina Pane mengatakan, anggaran Rp15 triliun untuk tes PCR itu, lebih baik untuk optimalisasi program vaksinasi Covid-19, agar target herd immunity kita cepat tercapai. Melihat kondisi yang ada, ia pesimistis target kekebalan komunitas yang dicanangkan pemerintah sebesar 70 persen sampai akhir tahun, tidak bisa tercapai.
Data yang ada menunjukkan, sampai 10 bulan ini program vaksinasi yang sudah divaksin lengkap baru 35,7 persen. Patokan para ahli adalah dosis lengkap, atau dua kali suntikan vaksin Covid-19.
Masdalina Pane menyoroti masih rendahnya target testing dan tracing di tengah masyarakat untuk memutus rantai penularan virus corona. Testing dan tracing yang hanya tidak lebih dari 200 ribu orang per hari, kata dia, masih jauh di bawah standar.
Mengutip data Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), jumlah vaksin Covid-19 yang telah terdistribusi selama Januari - Oktober 2021 sebanyak 235.598.924 dosis. Total jumlah masyarakat yang sudah mendapatkan vaksinasi pertama 120.052.587, dan vaksinasi kedua atau lengkap di Indonesia mencapai 74.088.927. ***
Related News
Jelang Nataru Kemenhub Perketat Ramchek di Pool Bus
BGN Pastikan Gaji Staf Program MBG Cair Pekan Ini
Pastikan Pasokan Energi, Pertamina Resmi Aktifkan Satgas Nataru
Bukan Cuma Nambang, Ini Vibe Tambang Modern yang Sat Set dan Sustain
Pembahasan RKUHAP Harus Tuntas Akhir Tahun Ini, Ada Konsekuensinya
Isi Jabatan Sipil Polisi Harus Pensiun, Ini Kata Pemerintah dan DPR





