IDXINDUST

 0.00%

IDXINFRA

 0.00%

IDXCYCLIC

 0.00%

MNC36

 0.00%

IDXSMC-LIQ

 0.00%

IDXHEALTH

 0.00%

IDXTRANS

 0.00%

IDXENERGY

 0.00%

IDXMESBUMN

 0.00%

IDXQ30

 0.00%

IDXFINANCE

 0.00%

I-GRADE

 0.00%

INFOBANK15

 0.00%

COMPOSITE

 0.00%

IDXTECHNO

 0.00%

IDXV30

 0.00%

ESGQKEHATI

 0.00%

IDXNONCYC

 0.00%

Investor33

 0.00%

IDXSMC-COM

 0.00%

IDXBASIC

 0.00%

IDXESGL

 0.00%

DBX

 0.00%

IDX30

 0.00%

IDXG30

 0.00%

ESGSKEHATI

 0.00%

KOMPAS100

 0.00%

PEFINDO25

 0.00%

BISNIS-27

 0.00%

ISSI

 0.00%

MBX

 0.00%

IDXPROPERT

 0.00%

LQ45

 0.00%

IDXBUMN20

 0.00%

IDXHIDIV20

 0.00%

JII

 0.00%

IDX80

 0.00%

JII70

 0.00%

SRI-KEHATI

 0.00%

SMinfra18

 0.00%

KB Bukopin
victoria sekuritas

Ajak Redam Inflasi, Presiden Perintahkan Kepala Daerah Gunakan Anggaran tak Terduga

18/08/2022, 18:01 WIB

Ajak Redam Inflasi, Presiden Perintahkan Kepala Daerah Gunakan Anggaran tak Terduga

Pedagang cabai. dok. Merdeka.

EmitenNews.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan kiat untuk meredam inflasi. Tidak ingin laju inflasi Indonesia terus meroket seperti dialami banyak negara dunia. Presiden meminta segenap kepala daerah merogoh uang simpanan untuk menutup kenaikan dan disparitas harga komoditas di berbagai wilayah Tanah Air. Meski begitu dengan tingkat inflasi di bawah 5 persen saat ini, dinilai masih di bawah negara-negara lain.


Dalam keterangannya yang dikutip Kamis (18/8/2022), Presiden Jokowi telah mengarahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar anggaran tak terduga bisa dimanfaatkan tiap kepala daerah. Terutama untuk menutup biaya transportasi bagi komoditas pokok yang jadi konsumsi masyarakat.


"Saya sudah perintahkan Mendagri Tito Karnavian untuk mengeluarkan, entah surat keputusan entah surat edaran, yang menyatakan bahwa anggaran tidak terduga bisa digunakan untuk menyelesaikan inflasi di daerah. Gunakan untuk menutup biaya transport, biaya distribusi," ungkap Presiden.


Intinya, Presiden mendorong seluruh gubernur, bupati dan wali kota untuk betul-betul bekerja sama dengan tim pengendalian inflasi pusat (TPIP) dan daerah (TPID). Pihak kepala daerah harus mengetahui apa yang menyebabkan inflasi di daerah masing-masing sampai melonjak.


"Apa yang menyebabkan inflasi. Bisa saja beras. Bisa saja bawang merah, cabai, ayo dicek. Tim pengendali pusat cek, daerah mana yang punya pasokan cabai atau beras yang melimpah, ini harus disambungkan," urainya.


Presiden tidak ingin Indonesia harus berhadapan dengan momok inflasi meroket seperti dirasakan banyak negara dunia saat ini. Karena itu, ia meminta TPIP dan TPID mengerti barang-barang mana saja yang berpotensi jadi masalah sampai membuat laju inflasi meroket.


"Inflasi kita sekarang, 4,94 persen. Lihat negara-negara lain, tinggi banget, di atas 5 persen. Ada yang sudah di angka 79 persen. Uni Eropa sudah 8,9 persen, Amerika sudah 9,1 persen kemarin turun 8,5 persen, bukan sesuatu yang mudah. Ini jadi momok semua negara," tegasnya.


Jokowi menceritakan hasil kunjungannya ke Merauke beberapa waktu lalu. Di sana, stok beras melimpah dengan harga relatif murah, di kisaran Rp6.000 per kg. “Tetapi, ada daerah lain yang kekurangan beras, kenapa enggak ngambil ke Merauke yang harganya masih murah. Problemnya transportasi mahal." ***


Author: N A