EmitenNews.com - Aksi premanisme dalam proses pembangunan pabrik mobil listrik asal China PT Build Your Dream (BYD) di Kabupaten Subang, Jawa Barat, hanya salah satu dari banyaknya gangguan aksi premanisme oleh organisasi kemasyarakatan di Tanah Air. BYD belum beroperasi secara aktif sebagai pabrik manufaktur kendaraan, namun proses pembangunannya sudah diganggu oleh aksi premanisme oleh ormas.

"BYD kan salah satu di antara sekian banyak contoh yang memang saat ini terganggu oleh kegiatan-kegiatan ormas," kata Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025).

BYD sedang dalam tahap pembangunan. Jadi, secara operasional belum berfungsi, tetapi lalu lintas dari kendaraan untuk mengangkut material, alat-alat untuk dibangun, dan lain-lain, menurut Eddy Soeparno juga mendapatkan gangguan.

Aksi premanisme marak terjadi ketika jelang Hari Raya Idul Fitri 2025, yang menagih paksa tunjangan hari raya (THR).

"Kita lihat yang rame di media sosial menjelang Idul Fitri kemarin banyak ormas yang kemudian meminta THR, memaksa, bahkan melakukan pengerusakan, gangguan dan lain-lain," ujarnya.

Untuk itu, pemerintah perlu menindak tegas aksi premanisme yang dilakukan oleh ormas-ormas karena dapat menghalangi iklim investasi di Tanah Air.

Eddy mengungkapkan bahwa kabar adanya gangguan dari ormas berbentuk premanisme pada pabrik perusahaan mobil listrik asal China itu disampaikannya saat memenuhi undangan Pemerintah China dalam rangkaian kunjungan di Shenzhen, China.

"Kunjungan saya ke China seminggu yang lalu, di mana saya juga di antaranya mengunjungi pabrik produsen mobil BYD dan di sana saya sampaikan bahwa investasi itu di Indonesia harus diproteksi, terutama dari aspek keamanannya apalagi kalau itu menyangkut aksi-aksi premanisme," ucap dia.

Kabar tersebut pertama kali disampaikan oleh Eddy ke publik melalui unggahan video di Instagram pribadinya pada Minggu (20/4/2025).

“Pemerintah perlu tegas menangani permasalahan ini. Jangan sampai investor datang ke Indonesia dan merasa tidak mendapatkan jaminan keamanan, hal yang paling mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia,” kata Eddy Soeparno.

Penegasan yang sama datang dari Danjen Kopassus Mayjen TNI Djon Afriandi. Ia  mengatakan bahwa kelompok oknum organisasi kemasyarakatan yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban harus ditindak.

Danjen Kopassus memahami bahwa ormas dan premanisme merupakan dua hal berbeda dan harus dipisahkan. Namun, kegiatan-kegiatan kelompok ormas yang mengarah pada aksi premanisme harus dilawan.

"Nanti ada tugasnya polisi, kemudian akan melibatkan masyarakat untuk bisa melawan karena itu memang tidak baik," kata Mayjen TNI Djon usai membuka acara Hari Gembira dengan 4.000 anak-anak di Markas Kopassus Cijantung, Jakarta, Sabtu.

Mayjen TNI Djon mengatakan bahwa ormas saat ini tidak semuanya berisi preman. Begitu pula tidak semua preman tergabung dalam ormas. Jika ormas-ormas melakukan kegiatan yang positif dan mendukung pemerintah, menurut dia, keberadaan ormas akan bermanfaat.

Namun, jika kegiatan kelompok-kelompok di dalam ormas tersebut berhubungan premanisme, akan berdampak negatif. Ia menganggap bahwa premanisme merupakan orang-orang yang tidak ingin kerja, tetapi harus punya pendapatan yang besar.

"Dia memaksakan kepentingan kelompoknya, perorangannya, dengan mengambil hak-hak orang lain," katanya.

Sebelumnya Mayjen Djon Afriandi menyampaikan permintaan maaf atas peristiwa antusiasme anggota Kopassus berfoto dengan Ketua Umum DPP GRIB Jaya Hercules Rosario Marshal. Hercules selama ini kerap diidentikkan dengan aksi premanisme, sehingga dikhawatirkan ‘kedekatan’ anak buahnya dengan Hercules itu bisa menimbulkan salah tafsir  di tengah-tengah masyarakat.