EmitenNews.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI sepakat menetapkan proyeksi defisit anggaran 2025 sebesar 2,78 persen dari produk domestik bruto (PDB). Kesepakatan dicapai dalam rapat kerja Pembahasan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN TA 2025 di Jakarta, Rabu (3/7).

Menkeu mengapresiasi dukungan dan persetujuan Banggar terkait proyeksi defisit anggaran yang diharapkan dapat menjadi pendukung dari berbagai program pemerintah dan sekaligus melakukan countercyclical terhadap ekonomi yang mendapatkan tekanan dari perekonomian global. Persetujuan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk mendanai defisit juga dinilai strategis dalam menjaga keberlanjutan fiskal.

“Pemerintah berterima kasih atas dukungan DPR yang terus melaksanakan tugas sesuai dengan hak budget DPR untuk kemudian secara konstruktif mengawal pelaksanaan APBN agar terus terjaga sehat dan kredibel,” ujar Menkeu.

Pemerintah juga akan terus memperkuat sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk memperbaiki kualitas pengelolaan anggaran dan efektivitas belanja. Di sisi penerimaan, Menkeu juga akan terus berupaya maksimal mencapai target-target pajak, bea cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Menkeu menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 secara hati-hati, kredibel, dan responsif terhadap dinamika perekonomian global.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu menjelaskan pemerintah menyadari bahwa pelaksanaan APBN 2025 dihadapkan pada tantangan besar akibat dinamika lingkungan global yang berubah sangat cepat, serta munculnya prioritas-prioritas baru dari Presiden.

“Pelaksanaan APBN 2025 sangat menantang karena lingkungan yang berubah sangat dinamis dan juga karena ada prioritas-prioritas baru dari Presiden yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja ekonomi dan meningkatkan pertahanan dan ketahanan negara kita,” kata Menkeu.

Di tengah ketidakpastian global yang masih akan berjalan, pemerintah memastikan bahwa APBN tetap menjadi instrumen utama untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Menkeu mengatakan peranan APBN akan sangat diandalkan untuk menjadi alat penyeimbang atau stabilizer, shock absorber, sekaligus motor penggerak melalui kebijakan countercyclical dalam menghadapi tekanan ekonomi global.

“APBN juga diharapkan bisa terus mendorong pertumbuhan ekonomi, melindungi daya beli masyarakat, dan melakukan tugas untuk mendukung transformasi perekonomian,” ujar Menkeu.

Selain menjaga stabilitas, pelaksanaan APBN 2025 diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional. Beberapa program utama yang dijalankan antara lain makan bergizi gratis, revitalisasi sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis, sekolah rakyat, penguatan Koperasi Merah Putih, serta pembangunan perumahan.

“Program-program tersebut diharapkan dapat berjalan sesuai dengan harapan dan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kinerja perekonomian, serta kemakmuran masyarakat. APBN 2025 akan terus kita jaga secara berkelanjutan,” kata Menkeu.(*)