EmitenNews.com - Negara-negara anggota ASEAN menargetkan penyelesaian ratifikasi Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN tentang Keamanan Minyak Bumi atau ASEAN Petroleum Security Agreement (APSA) sebelum KTT November 2026. Langkah ini diambil guna memicu respons darurat regional yang terkoordinasi saat menghadapi ancaman krisis energi.

Direktur Eksekutif Pusat Energi ASEAN Razib Dawood menyatakan bahwa enam dari 11 anggota ASEAN telah meratifikasi pakta tersebut, sedangkan negara-negara tersisa masih menyelesaikan persetujuan domestik.

"Targetnya adalah untuk meratifikasi sepenuhnya," ujar Dawood kepada Platts di sela acara Singapore International Energy Week 2026, Jumat (30/10).

APSA akan berlaku 90 hari setelah dokumen ratifikasi secara resmi diserahkan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN. Pakta yang ditandatangani pada Oktober 2025 ini memperbarui kesepakatan tahun 2009 serta mencakup minyak mentah, produk minyak bumi, dan gas alam. Kerangka ini mengatur skema bantuan kolektif dari negara anggota sebesar 10 persen bagi negara yang mengalami krisis pasokan.

Kekurangan kritis didefinisikan sebagai kondisi saat suatu negara mengalami defisit pasokan minimal 10 persen dari kebutuhan normal selama setidaknya 30 hari berturut-turut. Kendati demikian, bantuan tetap bersifat sukarela dan berbasis komersial, dengan kewajiban bagi negara terdampak untuk menekan permintaan domestik terlebih dahulu.

"Kita harus memiliki semacam mekanisme langsung untuk meredam gangguan tersebut. Anda harus mengamankan molekul tersebut," tutur Dawood.

Berdasarkan laporan ASEAN Energy Outlook kesembilan dari ASEAN Centre for Energy pada Kamis (8/10), tagihan minyak tahunan kawasan diproyeksikan melonjak hingga USD369 miliar setelah tahun 2045 dari sekitar USD165 miliar pada akhir 2020-an.

Bagi Indonesia, kesepakatan ini menjadi instrumen strategis untuk menjamin pasokan energi nasional di tengah tingginya konsumsi energi domestik. Mekanisme APSA mendukung langkah mitigasi impor melalui penimbunan strategis dan percepatan transisi energi terbarukan.

"Ini bukan pilihan antara satu atau yang lain. Kita bisa melakukan semuanya," kata Dawood menegaskan pentingnya menyelaraskan ketahanan energi dengan pertumbuhan ekonomi.(*)