EmitenNews.com - Apesnya eks Direktur Utama PT Pertamina Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan. Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan terpidana kasus korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) Pertamina tahun 2011-2021. Hukumannya diperberat menjadi pidana 13 tahun penjara dan denda Rp650 juta subsider 6 bulan kurungan.
"Tolak perbaikan. Perbaikan kualifikasi dan pidana, terbukti pasal 3 tindak pidana korupsi juncto pasal 55 juncto pasal 64. Pidana penjara 13 tahun, denda Rp650 juta subsider 6 bulan kurungan." Demikian putusan MA yang dikutip dari situs resminya, Jumat (28/2/2025).
Perkara nomor:1076K/PID.SUS/2025 itu diadili majelis hakim yang diketuai Dwiarso Budi Santiarto dengan majelis anggota Sinintha Yuliansih Sibarani dan Achmad Setyo Pudjoharsoyo.
Karen Agustiawan mengajukan kasasi karena tidak terima hukuman 9 tahun penjara yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. PT DKI Jakarta juga memberikan Karen vonis denda Rp500 Juta subsider 3 bulan kurungan.
Hakim kasasi MA menilai Karen Agustiawan terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dalam kasus korupsi terkait pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) tahun 2011-2021.
Vonis tersebut menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Jakarta Pusat Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN.JKT. PST.
Mahkamah Agung (MA) telah membacakan putusan kasasi mantan Dirut Pertamina Galaila Karen Kardinah atau Karen Agustiawan. Hukuman Karen diperberat menjadi 13 tahun penjara.
"Perbaikan kualifikasi dan pidana, terbukti pasal 3 tindak pidana korupsi juncto pasal 55 juncto pasal 64. Pidana penjara 13 tahun, denda Rp 650 juta subsider 6 bulan kurungan," demikian putusan MA yang dikutip dari situs resminya, Jumat (28/2/2025).
Sebelumnya, sidang vonis Karen Agustiawan telah digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (24/6/2024). Hakim menjatuhkan hukuman 9 tahun penjara untuk Karen dan denda Rp500 juta.
"Menyatakan Terdakwa Galaila Karen Kardinah atau Karen Agustiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan penjara selama 9 tahun," kata ketua majelis hakim Maryono.
Hakim menyatakan Karen Agustiawan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Namun hakim tak membebankan uang pengganti kerugian negara USD113 juta dalam kasus ini ke Karen. Hakim membebankan pembayaran uang pengganti ke perusahaan asal Amerika Serikat (AS), Corpus Christi Liquefaction LLC. Dalam pertimbangannya, hakim mengatakan Corpus Christi Liquefaction LLC seharusnya tak berhak mendapat keuntungan dari pengadaan LNG tersebut.
Pada tingkat banding, majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menyatakan menerima banding yang diajukan KPK dan Karen Agustiawan. PT DKI hanya mengubah putusan terkait barang bukti, sementara hukuman penjara Karen dan uang pengganti tidak diubah.
"Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan tersebut. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN.JKT. PST, tanggal 24 Juni 2024.” Demikian hakim. ***
Related News

Regulasi Pajak Masih Rumit dan Membingungkan

Ramadan 2025, Presiden Minta Penurunan Tarif Tol dan Tiket Pesawat

Vonis PT Jakarta, Hukuman Eks Direktur Timah Ini jadi 20 Tahun

Kades Kohod Siap Bayar Denda Rp48 Miliar, Kasus Pidana tidak Gugur

Kasus Pagar Laut Tangerang, Kades Kohod Siap Lunasi Denda Rp48 Miliar

Pemerintah Tetapkan Awal Puasa 1 Maret, Sama Dengan Muhammadiyah