Asosiasi Logistik Desak Pemerintah Tertibkan Distribusi BBM Subsidi Tak Tepat Sasaran
EmitenNews.com - Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Kalimantan Tengah mendesak pemerintah serius menertibkan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pasalnya hingga saat ini masih banyak distribusi BBM bersubsidi yang belum tepat sasaran dan tidak sesuai peruntukan.
"Saat ini yang terjadi, yang menikmati BBM solar bersubsidi bukan yang seharusnya. Maka kami berupaya agar di Kalteng atau bahkan di Kalimantan berlaku satu harga bagi BBM jenis solar, tidak ada lagi yang subsidi sehingga semua akan lancar," kata Dewan Pembina ALFI Kalteng Zulkifli Nasution di Sampit, Rabu (7/12).
Ia mengatakan, pengusaha angkutan barang, penumpang dan nelayan masih kesulitan mendapat solar bersubsidi. Kendaraan harus antre bahkan berhari-hari jika ingin mendapatkan solar bersubsidi di SPBU, padahal itu jelas tidak efektif karena waktu kerja menjadi terbuang dan berpotensi kehilangan pendapatan.
Melihat kondisi itulah, banyak pengusaha angkutan yang akhirnya memilih menggunakan bahan bakar non subsidi jenis Dexlite. Konsekuensinya, biaya bertambah sehingga pendapatan berkurang, sementara untuk menaikkan tarif tinggi juga dirasa cukup berat dan dikhawatirkan dikeluhkan konsumen.
Mantan Ketua DPD Organda Kotawaringin Timur ini mengakui, memperjuangkan penghapusan subsidi solar tidak mudah. Meski begitu, ALFI di tingkat pusat dan daerah akan terus menyuarakan usulan tersebut karena dampaknya diyakini akan positif bagi pelaku usaha dan masyarakat.
"Ini perlu dukungan banyak pihak. Kami akan berkolaborasi dengan daerah lain, serta dukungan gubernur dan bupati se-Kalimantan agar pemerintah memberlakukan solar satu harga," ujar Zulkifli.(fj)
Related News
BKPM: Capai Pertumbuhan 8 Persen Butuh Investasi Rp13.528 Triliun
Hati-hati! Dua Saham Ini Dalam Pengawasan BEI
BTN Raih Predikat Tertinggi Green Building
IHSG Naik 0,82 Persen di Sesi I, GOTO, BRIS, UNVR Top Gainers LQ45
Perkuat Industri Tekstil, Wamenkeu Anggito Serap Aspirasi Pengusaha
Transaksi Aset Kripto di Indonesia Hingga Oktober Tembus Rp475 Triliun