Bantah KPK, Sekjen PDIP Ini Pastikan tak Terkait Kasus Korupsi DJKA
![Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan keterangan pers. dok. Liputan6. Bantah KPK, Sekjen PDIP Ini Pastikan tak Terkait Kasus Korupsi DJKA](https://emitennews.com/uploads/news/image_1721535061.webp)
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan keterangan pers. dok. Liputan6.
EmitenNews.com - Percaya diri, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tegas membantah pernyataan KPK yang menyebutnya memiliki keterkaitan dalam kasus korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Karena itu, ia siap diperiksa tim Komisi Antirasuah jika sudah ada jadwal baru.
"Saya pribadi tidak ada sangkut pautnya dengan hal tersebut. Tidak ada bisnis," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7).
Seperti diketahui KPK memanggil Hasto Kristiyanto dalam kapasitasnya sebagai konsultan. Hasto pun memberikan penjelasan terkait status konsultan tersebut. Karena sebelumnya bekerja di BUMN sebagai konsultan, di KTP-nya memang tercantum pekerjaannya sebagai konsultan.
"Kalau disebut sebagai konsultan, memang di KTP saya, karena dulu saya bekerja di BUMN, ruang lingkupnya ada consulting, maka saya tulis konsultan, belum diubah sampai sekarang di situ," paparnya.
Informasi yang didapatnya dari Wasekjen PDIP Yoseph Aryo Adhi Darmo, Hasto mengatakan panggilan pemeriksaannya ada kaitannya dengan Pilpres 2019. Saat itu, posisinya sebagai Sekretaris Tim Pemenangan.
“Karena terkait ada yang memberikan bantuan dan kemudian disinyalir bantuan tersebut, apakah ini masih didalami oleh KPK, ada kaitannya dengan persoalan korupsi tersebut," jelas Hasto Kristiyanto.
Seperti diketahui, KPK menjadwalkan pemeriksaan Hasto Kristiyanto pada Jumat (19/7/2024). Namun, ia tidak hadir dengan alasan tengah memimpin rapat terkait Pilkada 2024 di Yogyakarta. Ia berjanji akan memenuhi panggilan pemeriksaan jika KPK telah melakukan penjadwalan ulang.
"Kami akan hadir, karena sejak awal punya komitmen sangat besar, terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Jadi kita tunggu saja hasilnya," ucap Hasto Kristiyanto.
Meski belum tahu mengapa diminta sebagai saksi, Hasto Kristiyanto memastikan tidak ada kaitannya dengan persoalan tersebut. ”Karena memang saya enggak ada bisnis."
KPK memanggil Hasto Kristiyanto dalam kasus dugaan korupsi terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di 2018-2022 di Ditjen Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Kasus ini pertama diungkap KPK dalam OTT pada Selasa (11/4/2023).
Diawali OTT KPK terhadap 25 orang
Dalam giat operasi itu, KPK menangkap 25 orang, namun hanya 10 yang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka, pemberi suap, Dion Renato Sugiarto (Direktur PT Istana Putra Agung), Muchamad Hikmat (Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma), Yoseph Ibrahim (Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023, Parjono (VP PT KA Manajemen Properti).
Lalu, Penerima: Harno Trimadi (Direktur Prasarana Perkeretaapian, DJKA Kemenhub), Bernard Hasibuan (PPK BTP Jabagteng), Putu Sumarjaya (Kepala BTP Jabagteng), Achmad Affandi (PPK BPKA Sulsel), Fadliansyah (PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian), dan Syntho Pirjani Hutabarat selaku PPK BTP Jabagbar.
KPK menduga terjadi suap dalam proyek tersebut. Sebab, meski pengadaannya secara lelang, tetapi diduga sudah diatur untuk memenangkan pihak rekanan tertentu. Tentu, untuk itu ada fee yang diberikan.
Setidaknya, ada 4 proyek yang diduga dikerjakan oleh para pihak swasta yang memenangkannya dengan pemberian suap kepada para penyelenggara negara.
Proyek tersebut yakni: pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso; Proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan; 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat; serta Perbaikan perlintasan sebidang di Jawa-Sumatera
KPK menduga dari pengerjaan proyek-proyek tersebut, Harno dkk menerima fee hingga Rp14,5 miliar. Uang diduga merupakan fee 5 sampai 10 persen dari setiap proyek yang sudah disepakati sebelumnya.
Related News
![Ilustrasi salah satu sudut Daerah Khusus Jakarta. dok. Fisip Unas. Wapres Terpilih Gibran Pimpin Aglomerasi Jakarta, Ini Rincian Tugasnya](https://emitennews.com/uploads/news/image_1725715761.jpeg)
Wapres Terpilih Gibran Pimpin Aglomerasi Jakarta, Ini Rincian Tugasnya
![International Sustainability Forum (ISF) 2024 di Jakarta, Kamis (5/9/2024). dok. Antara. ISF 2024, Kadin Ungkap ASEAN Bisa jadi Pemimpin Baru Ekonomi Hijau](https://emitennews.com/uploads/news/image_1725706042.jpg)
ISF 2024, Kadin Ungkap ASEAN Bisa jadi Pemimpin Baru Ekonomi Hijau
![Ilustrasi program unggulan TNI AD bersama pemerintah daerah dalam memanfaatkan lahan tidur menjadi sawah produktif. dok. TNI AD. Ciptakan Lumbung Pangan Libatkan Mahasiswa, Ini Program Mentan](https://emitennews.com/uploads/news/image_1725704729.jpeg)
Ciptakan Lumbung Pangan Libatkan Mahasiswa, Ini Program Mentan
![Ilustrasi sosialisasi waspada pinjol ilegal. dok. OJK. Berantas Kegiatan Keuangan Ilegal, OJK Sudah Blokir 10.890 Entitas](https://emitennews.com/uploads/news/image_1725683118.webp)
Berantas Kegiatan Keuangan Ilegal, OJK Sudah Blokir 10.890 Entitas
![Presiden Joko Widodo menganugerahkan penghargaan Satyalancana Wira Karya kepada sejumlah orang, salah satunya Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana atas jasa terhadap bangsa, dan negara. dok. Ucok. Berjasa Pada Negara, Bunda Eva Terima Satyalancana Wira Karya Presiden](https://emitennews.com/uploads/news/thumb_1725631800.jpg)
Berjasa Pada Negara, Bunda Eva Terima Satyalancana Wira Karya Presiden
![Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membuka Indonesia International Sustainability Forum (IISF) Tahun 2024, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (05/09/2024) pagi. Presiden : Pendekatan Ekonomi Tak Selesaikan Masalah Perubahan Iklim](https://emitennews.com/uploads/news/image_1725590034.jpg)
Presiden : Pendekatan Ekonomi Tak Selesaikan Masalah Perubahan Iklim