EmitenNews.com - Luar biasa ini. Badan Gizi Nasional, lembaga yang baru dibentuk Presiden Joko Widodo bakal mengelola anggaran Rp71 triliun untuk program andalan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis. Dalam kampanye Pilpres 2024 itu disebut makan siang gratis. Alhasil, institusi yang dipimpin Dadan Hindayana itu, masuk 10 besar kementerian/lembaga dengan anggaran jumbo RAPBN 2025.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana baru dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Senin (19/8/2024), bersama dua  kepala badan lainnya. Di luar mereka, Presiden juga melantik 3 menteri, dan 1 wakil menteri baru.

Pembentukan Badan Gizi Nasional diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 yang diteken Presiden Joko Widodo. Perpres ini mulai berlaku pada 15 Agustus 2024. 

Usai pelantikannya, Dadan Hindayana mengungkap, besaran anggaran Rp71 triliun itu, dikelola Badan Gizi sendiri , untuk penerapan program makan gratis. Jadi, tidak disebar ke kementerian/lembaga lain. Tetapi, itu sudah termasuk gaji pegawai lembaga yang dipimpin Dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) pada program studi S2 Entomologi itu.

Alhasil, dibandingkan dengan anggaran kementerian/lembaga (K/L) lain dalam RAPBN 2025, dana yang dikelola Badan Gizi sangatlah besar, apalagi sebagai lembaga baru. 

Begitu besarnya, sampai Badan Gizi masuk urutan ke-8 K/L penerima anggaran jumbo. Badan Dadan ini sampai menyalip Kementerian Keuangan hingga Kementerian Perhubungan.

Coba lihat daftar anggaran K/L tahun depan seperti tertuang dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, berikut daftar 10 besar penerima anggaran jumbo:

  1. Kementerian Pertahanan: Rp165,2 triliun (Outlook 2024 Rp175,1 triliun)
  2. Polri: Rp126 triliun (Outlook 2024 Rp123,6 triliun)
  3. Kementerian Kesehatan: Rp90,6 triliun (Outlook 2024 Rp93,3 triliun)
  4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi: Rp83,2 triliun (Outlook 2024 Rp92,8 triliun)
  5. Kementerian Agama: Rp78 triliun (Outlook 2024 Rp70,4 triliun)
  6. Kementerian Sosial: Rp77,2 triliun (Outlook 2024 Rp76,2 triliun)
  7. Kementerian PUPR: Rp75,6 triliun (Outlook 2024 Rp164,6 triliun)
  8. Badan Gizi Nasional: Rp71 triliun
  9. Kementerian Keuangan: Rp53,2 triliun (Outlook 2024 Rp67,4 triliun)
  10. Kementerian Perhubungan: Rp24,8 triliun (Outlook 2024 Rp38,9 triliun).

Dengan anggaran seperti itu, Badan Gizi Nasional menggusur Kejaksaan Republik Indonesia dalam jajaran 10 K/L dengan anggaran jumbo. Tadinya, Kejaksaan berada di urutan ke-10 dengan total anggaran Rp23,3 triliun di RAPBN 2025.

Menurut Dadan Hindayana, anggaran program makan siang gratis sebesar Rp71 triliun tak hanya untuk pengadaan paket makanan. Anggaran itu juga untuk mendanai operasional Badan Gizi Nasional. Termasuk membayar gaji pegawai dan keperluan lainnya. 

"Ya, menyangkut seluruhnya. Termasuk (gaji pegawai). Seluruhnya. Insyaallah 2 Januari 2025, kita langsung melaksanakan program makan bergizi," kata Dadan Hindayana kepada pers, di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024). 

Program andalan Presiden dan Wapres terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu, akan dilakukan langsung di semua daerah sekaligus. Dadan optimistis program itu berjalan baik, karena tim Prabowo-Gibran sudah membuat pilot project selama delapan bulan. 

Dadan yang baru saja dilantik Presiden Jokowi untuk memimpin Badan Gizi Nasional menjelaskan lembaga yang dipimpinnya pada dasarnya dibentuk guna mendukung program presiden terpilih, Prabowo Subianto. 

Jadi, alasan pembentukan Badan Gizi Nasional malah di era Jokowi alih-alih setelah Prabowo menjabat, hal itu berkaitan dengan siklus anggaran. Pasalnya, anggaran untuk Badan Gizi Nasional harus segera masuk nota keuangan 2025. Dengan begitu, Badan Gizi Nasional bisa langsung bekerja pada Januari 2025. 

“Mulai 2 Januari 2025 langsung jalan di semua daerah sekaligus,” kata Dadan Hindayana. ***