EmitenNews.com - Proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) menuju fase akhir. Usai diamanatkan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), kini langkah selanjutnya ada di pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Head of Research KISI Sekuritas, Muhammad Wafi menyampaikan bahwa demutualisasi akan mengubah struktur kepemilikan dari eksklusif anggota bursa menjadi terbuka.

Sebagaimana tertulis pada pasal 8B ayat (1) UU P2SK terdapat tiga lembaga negara yang dapat menjadi pemegang saham BEI, yaitu Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), hingga Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Meski begitu, lanjut ayat (2) kepemilikan lembaga negara harus mempertahankan independensi BEI.

Wafi menilai, demutualisasi bursa memberikan peluang bagi BEI memiliki permodalan lebih kuat, teknologi yang lebih modern. Sehingga, mampu lebih agresif mengembangkan produk dan likuiditas pasar.

“Dalam jangka panjang, bisa memperbaiki market infrastructure yang jadi isu MSCI,” ujar Wafi, kepada EmitenNews, Rabu (1/7).

Kendati demikian, Wafi juga mengatakan potensi risiko tetap perlu diwaspadai, khususnya berkaitan dengan independensi BEI yang selama ini bertugas sebagai lembaga penyedia infrastruktur pasar modal di Indonesia.

“Risikonya, terdapat potensi konflik antara tujuan memperoleh laba dengan funsi BEI menjaga stabilitas pasar, pengaruh sekuritas berkurnag, hingga kekhawatiran independensi jika pemerintah atau investor tertentu terlalu dominan,” tutur Wafi.

Sementara itu, Direktur Infovesta Utama, Wawan Hendrayana mengatakan perubahan Bursa Efek sebuah negara menjadi perusahaan terbuka bukanlah hal baru. Ia mencontohkan, NASDAQ, DAZ, hingga LSEG telah menjadi perusahaan terbuka.

Menurut Wawan, berubahnya BEI menjadi perusahaan terbuka diharapkan mampu memberikan transparansi yang lebih jelas, serta menghasilkan keputusan yang lebih cepat.

“IDX sendiri sangat profitable, sehingga secara fundamental menarik,” ujar Wawan.