EmitenNews.com - Pemerintah membutuhkan dana besar untuk mewujudkan keberadaan Koperasi Merah Putih di setiap desa di Tanah Air. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyebutkan pembentukan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih membutuhkan anggaran sekitar Rp400 triliun. Targetnya, akhir Juni 2025 seluruhnya sudah operasional.

Perhitungannya sederhana. Setiap desa akan mendapat dana untuk koperasi sebesar Rp5 miliar, yang pengelolaannya akan berada di bawah Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Kalau misalnya 80 ribu kali Rp5 miliar itu sampai Rp400 triliun. Soal ngomong anggaran, soal dana nanti yang lebih baik ngomong ke Menteri Keuangan sama BUMN," ujar Menko Budi Arie Setiadi, di Jakarta, Kamis (10/4/2025).

Dalam pembentukan koperasi desa itu, Kementerian Koperasi akan bertindak dalam tata kelola dan sumber daya manusia (SDM), sedangkan untuk skema diserahkan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN.

Pendirian Koperasi Desa bertujuan untuk mewujudkan daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian. Koperasi Merah Putih ini adalah perwujudan daya tahan ekonomi nasional, di tengah ketidakpastian dan goncangan dinamika global. 

Informasi yang ada menyebutkan, koperasi Desa Merah Putih memiliki potensi perputaran uang hingga mencapai Rp2.000 triliun, yang diyakini dapat memperkuat ekonomi lokal serta pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam acara "Ramadhan Delight Market" di Jakarta, Rabu (19/3/2025), Menkop menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan penghitungan terkait potensi perputaran uang dari pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.

Apabila setiap koperasi desa mendapat anggaran sebesar Rp7 miliar, lalu ketika dihitung secara keseluruhan untuk 70 ribu desa, maka perputaran uang di seluruh Indonesia bisa mencapai Rp490 triliun.

Angka perputaran uang itu baru mencakup sektor konsumsi. Jika desa tersebut bergerak di sektor produksi, potensi perputaran uang bisa meningkat 2 hingga 3 kali lipat, mencapai Rp1.500 triliun bahkan Rp2.000 triliun.

Perputaran uang akan memberikan dampak positif terhadap ekonomi nasional

Perputaran uang yang besar ini, menurut Menkop, akan memberi dampak signifikan pada ekonomi nasional dengan memperkuat sektor ekonomi di tingkat desa dan meningkatkan ketahanan ekonomi di seluruh Indonesia.

Pemerintah menargetkan pembentukan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih itu, selesai akhir Juni 2025. Harapan Menko Budi, legalitas koperasi tersebut dapat terselesaikan sebelum semester kedua 2025 dimulai. Legalitas yang dimaksud terkait dengan kelembagaan dan belum termasuk bangunan.

"Jadi targetnya akhir Juni secepatnya, 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih itu sudah terbentuk di seluruh Indonesia," ujarnya.

Saat ini terdapat 52 ribu desa yang belum memiliki koperasi, dan 32 ribu desa yang sudah menjalankan koperasi. Semuanya akan ditinjau ulang untuk bisa ditransformasikan menjadi Koperasi Desa.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan  mengatakan siap membentuk satuan tugas (satgas) harian untuk mempercepat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

"Saya diminta mengoordinasikan dan nanti akan ditambah dengan satgas, yang akan bertugas harian. Ini ide yang sangat bagus, dan sejatinya inilah cita-cita pendiri negeri ini," ujar Zulhas.

Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Inpres yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto di Jakarta pada 27 Maret 2025 itu, merupakan strategi nasional untuk mempercepat terbentuknya 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh daerah di Indonesia.