EmitenNews.com - Untuk ketujuh kali berturut-turut Kementerian Luar Negeri RI meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kali ini untuk laporan keuangan tahun 2022. Dengan begitu Kemlu telah memperoleh predikat WTP sebanyak tujuh kali secara berturut-turut sejak 2016. Terus perkuat good governance, Kemlu pastikan jalankan rekomendasi BPK.

 

Serah terima laporan BPK berlangsung di Kantor Kemlu, Jakarta, pada Kamis (3/8/2023). Hadir Menlu RI Retno Marsudi, beserta jajaran pejabat Kemlu. Sementara pihak BPK diwakili oleh Anggota I Bapak Nyoman Adhi Suryadnyana.

 

Menlu mengapresiasi seluruh satuan kerja Kemlu, baik di Pusat maupun Perwakilan, dan kepada BPK atas kerja sama dan saran yang diberikan kepada Kemlu untuk terus memperkuat good governance. Dia memastikan Kemlu akan melaksanakan rekomendasi yang disampaikan BPK.

 

Selama ini kerja sama Kemlu-BPK telah terjalin dengan baik, bukan hanya untuk memperkuat good governance, tetapi juga meningkatkan kiprah BPK di dunia internasional. BPK aktif menjadi auditor eksternal di berbagai organisasi internasional, seperti di PBB, IAEA, dan WIPO.

 

Selain memperkuat good governance, Kemlu juga terus berupaya memaksimalkan kinerjanya. Tahun lalu Indonesia berhasil menuntaskan Presidensi G20 dengan baik. Sementara selama pandemi, diplomasi vaksin Indonesia bekerja maksimal untuk membawa Indonesia keluar dari pandemi.

 

Tahun ini, Indonesia menjadi Ketua ASEAN di tengah situasi dunia yang belum sepenuhnya membaik. ASEAN juga menghadapi tantangan internal yakni situasi di Myanmar. Menlu sampaikan  dua hal yang ingin diperjuangkan Indonesia selama keketuaan.

 

Pertama, memastikan ASEAN terus menjadi lokomotif perdamaian dan stabilitas di kawasan (ASEAN matters). Kedua, menjadikan Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi (epicentrum of growth).

 

“Semoga kita dapat menyelesaikan tugas sebagai Ketua ASEAN sebaik kita menyelesaikan tugas sebagai Presiden G20," kata Menlu Retno Marsudi. ***