EmitenNews.com - “Siapa figur ideal mengisi kekosongan pucuk pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bursa Efek Indonesia (BEI), harus membawa apa kala bertemu MSCI Senin depan, dan bagaimana pasar modal tetap kredibel namun tetap bersinergi dengan pemerintah?” 

Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta mengaku tiga pertanyaan itu, terdengar sederhana, tetapi sejatinya sedang menelanjangi satu persoalan besar: kepercayaan adalah mata uang utama pasar modal, dan mata uang itu sedang diuji. Beberapa hari terakhir, publik menyaksikan gejolak tidak biasa.

”Indeks acuan sempat jatuh tajam hingga sekitar 16 persen dalam dua hari menurut sejumlah laporan internasional, dipicu kekhawatiran atas status Indonesia indeks global, dan isu “investability” menjadi perhatian MSCI,” bebernya.   

Pada saat bersamaan, terjadi pengunduran diri sejumlah pejabat puncak, termasuk ketua otoritas dan pimpinan bursa, yang memperkuat kesan publik kalau sedang menghadapi vacuum of leadership pada momen paling sensitif. Masalahnya bukan sekadar siapa mundur atau siapa menggantikan. 

Problemnya bagaimana negara memastikan mesin kepercayaan itu kembali bekerja, cepat, tenang, dan meyakinkan. Baik untuk investor ritel lokal maupun investor institusi global yang menilai Indonesia dengan kacamata tata kelola.

Kekosongan Jabatan dan Ujian Tata Kelola

Dalam pasar modal, jabatan di OJK dan BEI bukan hanya kursi organisasi. Ia simbol bahwa aturan ditegakkan, permainan berlangsung adil, dan risiko dikelola dengan disiplin. Ketika kursi itu kosong, pasar membaca bukan hanya kekosongan administratif, tetapi juga potensi kebingungan arah kebijakan.

Sosok ideal untuk mengisi posisi strategis OJK dan BEI harus dipahami seperti nakhoda, dan kepala teknisi pada kapal besar. Nakhoda memberi arah dan ketenangan, kepala teknisi memastikan mesin berjalan sesuai prosedur. Pasar modal Indonesia, kapal besar dengan jutaan penumpang ritel, ribuan emiten, ratusan pelaku perantara, dan arus modal global sensitif terhadap sinyal kecil. 

Dalam situasi ombak tinggi, dibutuhkan bukan nakhoda pandai berpidato, tetapi nakhoda punya reputasi menjaga disiplin. Lalu, Ahmad Nur Hidayat menyodorkan tiga kualitas inti tidak bisa ditawar. Pertama, integritas bisa diaudit publik, bukan sekadar klaim. Rekam jejak bebas konflik kepentingan dengan kelompok pelaku pasar tertentu, dan keberanian menegakkan aturan tanpa tebang pilih. 

Kedua, kapasitas teknokratis memadai, karena krisis kepercayaan tidak dapat ditambal dengan retorika. Ketiga, kemampuan komunikasi krisis yang tenang, konsisten, dan tepat waktu. Sebab dalam pasar modal, diam terlalu lama sering dibaca sebagai tidak ada kendali. Indonesia sejatinya telah menaruh narasi tepat pada awal tahun ini. 

”OJK menekankan fokus pada integritas, likuiditas, dan penguatan basis investor institusi. Itu arah yang benar. Namun dalam kondisi gaduh, narasi tidak cukup. Yang menentukan, eksekusi dan wajah dipercaya untuk memimpin eksekusi itu,” bebernya.

Bertemu MSCI: Diplomasi Kepercayaan, Bukan Sekadar Klarifikasi

Pertemuan dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI) Senin depan bukan forum basa basi. Itu lebih mirip pemeriksaan kelayakan kendaraan sebelum masuk jalan tol global. Kalau MSCI menilai ada “fundamental investability issues”, maka yang harus dibawa Indonesia adalah bukti bahwa perbaikan bukan hanya rencana, melainkan sudah menjadi sistem kerja.  

Apa yang seharusnya disampaikan? Pertama, Indonesia perlu menegaskan prinsip kebijakan yang dapat diprediksi. Investor global tidak menuntut kebijakan selalu menyenangkan, tetapi menuntut kebijakan konsisten, berbasis aturan, dan memiliki masa transisi yang jelas. 

Dalam laporan tentang respons pemerintah, disebutkan langkah untuk mendorong likuiditas, misalnya peningkatan batas investasi lembaga tertentu ke saham, serta rencana peningkatan free float. Pesan kebijakan seperti itu, akan lebih kuat bila disampaikan bukan sebagai respons panik, melainkan sebagai bagian dari peta jalan tata kelola, dan pendalaman pasar sudah disiapkan.

Kedua, perlu dijelaskan kerangka penegakan aturan yang konkret. Isu investability sering berakar pada kualitas keterbukaan informasi, perlindungan investor minoritas, serta persepsi fairness dalam pembentukan harga. Bila Indonesia ingin meyakinkan MSCI, maka yang dibutuhkan penjelasan mengenai apa yang diperiksa, bagaimana investigasi dilakukan, dan bagaimana sanksi dijatuhkan ketika ada pelanggaran. 

Publik global menilai bukan dari janji “akan tegas”, tetapi dari pola tindakan bisa diprediksi. Ketiga, soal siapa yang tepat hadir. Dalam situasi banyak pimpinan mundur, salah mengirim utusan dapat memunculkan kesan bahwa Indonesia tidak punya otoritas yang benar benar memegang kemudi.